Pantau - Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) mengusulkan penyempurnaan formula Dana Bagi Hasil (DBH) sektor sumber daya alam berbasis kontribusi produksi guna memperkuat kapasitas fiskal daerah penghasil dan mendukung pembangunan infrastruktur serta kesejahteraan masyarakat.
Ketua Umum Apkasi Bursah Zarnubi mengatakan penguatan skema DBH diperlukan agar pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang lebih besar.
"Penguatan skema DBH diperlukan agar pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang lebih besar untuk membangun infrastruktur penunjang aktivitas ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
Daerah Penghasil Dinilai Perlu Mendapat Porsi Lebih Adil
Bursah menilai daerah penghasil sumber daya alam memiliki peran strategis dalam menopang perekonomian nasional.
Namun, menurutnya, daerah juga menanggung dampak aktivitas industri berupa meningkatnya beban infrastruktur dan kebutuhan pemulihan lingkungan.
Ia mengatakan pembangunan dan perawatan jalan, jembatan, serta fasilitas publik di kawasan produksi membutuhkan dukungan fiskal yang lebih proporsional.
"Kita selama ini di daerah lebih banyak menanggung kerusakan alamnya ketimbang manfaat ekonomi yang kami terima. Rekonsiliasi DBH belum sepenuhnya akurat. Rasanya sangat tidak adil karena masyarakat di sekitar kawasan produksi justru masih menghadapi kemiskinan," ungkapnya.
Apkasi mengusulkan formula DBH berbasis kontribusi produksi komoditas agar daerah penghasil memperoleh porsi fiskal yang lebih adil.
Usulan tersebut juga mencakup alokasi khusus dari produksi tandan buah segar (TBS) kelapa sawit serta komoditas pertambangan seperti batu bara, minyak, dan gas sebagai dana kompensasi pembangunan infrastruktur.
Menurut Apkasi, skema tersebut akan mempercepat perbaikan infrastruktur pendukung distribusi barang dan jasa sekaligus menjaga keberlanjutan kawasan produksi sebagai penggerak ekonomi nasional.
Usulkan Evaluasi DBH dan PPN di Daerah Produksi
Selain itu, Apkasi mengusulkan agar pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas komoditas strategis dilakukan di daerah produksi (point of extraction) untuk memperkuat kemampuan fiskal pemerintah daerah.
Usulan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri dan asosiasi pemerintah daerah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (30/7/2026), yang membahas penguatan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
Ketua Harian Apkasi Dadang Supriatna mengatakan kepastian penyaluran DBH menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan daerah.
"Ketika transfer menurun, daerah harus melakukan berbagai penyesuaian anggaran yang pada akhirnya berpengaruh terhadap pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, kepastian dan keadilan dalam penyaluran DBH menjadi sangat penting bagi keberlanjutan pembangunan daerah," katanya.
Menurut Dadang, transfer fiskal yang memadai akan meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelayanan publik, membangun infrastruktur, dan menjalankan program pendukung pertumbuhan ekonomi.
Dalam kesimpulan rapat, Komisi II DPR RI meminta pemerintah mengevaluasi formula DBH, memberikan afirmasi yang lebih besar bagi daerah penghasil sumber daya alam, daerah perbatasan, dan daerah kepulauan, serta menyelesaikan kekurangan pembayaran DBH secara penuh pada tahun anggaran 2026.
Apkasi berharap penguatan hubungan keuangan pusat dan daerah dapat mempercepat pembangunan infrastruktur produktif, meningkatkan konektivitas kawasan industri dan sentra produksi, menarik investasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di berbagai daerah.
- Penulis :
- Shila Glorya
