Pantau - BPJS Kesehatan menjalin kerja sama strategis dengan empat Kementerian/Lembaga (K/L), yakni Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Badan Pusat Statistik (BPS), untuk memperkuat ekosistem Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui pemadanan data, interoperabilitas informasi, serta penguatan pengumpulan iuran.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengatakan tantangan penyelenggaraan JKN saat ini meliputi menjaga keberlanjutan Dana Jaminan Sosial, meningkatkan kepesertaan agar tetap aktif, memperkuat mutu layanan yang mudah, cepat, dan setara, serta membangun tata kelola yang semakin akuntabel melalui kolaborasi dan pemanfaatan data.
Prihati mengungkapkan, "Program JKN telah berkembang menjadi sebuah ekosistem. Karena itu kualitas penyelenggaraannya tidak lagi ditentukan oleh satu institusi, melainkan oleh kemampuan seluruh pemangku kepentingan dalam membangun tata kelola yang saling terhubung."
Prihati menjelaskan bahwa kerja sama tersebut bertujuan memastikan setiap kebijakan berbasis data yang akurat, mendukung pembiayaan yang berkelanjutan, serta meningkatkan kepatuhan seluruh pihak terhadap regulasi yang berlaku.
Penguatan Data dan Pembiayaan JKN
Prihati menyampaikan bahwa Program JKN saat ini melayani sekitar dua juta layanan kesehatan setiap hari dengan nilai transaksi mencapai Rp500 miliar per hari.
Ia menjelaskan bahwa total transaksi kesehatan JKN dalam satu bulan mencapai sekitar Rp16 triliun, sementara iuran yang berhasil dikumpulkan BPJS Kesehatan mencapai sekitar Rp14 triliun.
Prihati mengatakan, "Kita bayangkan kalau 54 juta jiwa ini membayar kelas tiga saja, itu jumlahnya Rp2 triliun."
Prihati juga mengungkapkan, "Pada sisi pembiayaan, BPJS Kesehatan bersama Kemendagri memperkuat koordinasi dalam penyediaan dan pemanfaatan data, dukungan kebijakan penganggaran daerah terkait iuran dan bantuan iuran JKN, serta pembinaan pengelolaan keuangan daerah untuk mendukung optimalisasi penyelenggaraan Program JKN."
Sinergi dengan Empat Kementerian dan Lembaga
Kerja sama BPJS Kesehatan dengan Kemensos mencakup integrasi sistem informasi Penerima Bantuan Iuran (PBI), interoperabilitas data, dukungan terhadap fasilitas kesehatan milik Kemensos, serta sinergi berbagai program prioritas kedua belah pihak.
Kolaborasi dengan KP2MI difokuskan untuk memperkuat perlindungan bagi calon pekerja migran Indonesia dan pekerja migran Indonesia melalui sosialisasi dan edukasi, pengelolaan kepesertaan, koordinasi informasi dan pengaduan, pemanfaatan teknologi informasi, serta menjamin keberlangsungan perlindungan kesehatan sejak sebelum keberangkatan hingga kepulangan pekerja migran ke Indonesia.
Sementara itu, kerja sama dengan BPS difokuskan pada penguatan tata kelola data, pertukaran data dan informasi statistik, pemadanan data kepesertaan JKN dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia.
BPJS Kesehatan berharap kolaborasi dengan empat Kementerian/Lembaga tersebut dapat memperkuat semangat gotong royong, menjaga keberlanjutan Program JKN, dan memastikan seluruh penduduk Indonesia memperoleh akses pelayanan kesehatan yang mudah, cepat, dan setara.
- Penulis :
- Shila Glorya
