Pantau - Pemerintah merumuskan arah respons empat kluster pembangunan utama dalam bentuk policy brief untuk menghadapi dan mengelola risiko fenomena El Nino kuat tahun 2026 berdasarkan hasil analisis prediktif yang menunjukkan potensi dampak luas terhadap berbagai sektor strategis nasional.
Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Leonardo A.A. Teguh, menyampaikan kebijakan tersebut dalam Dialog Nasional Memperkuat Respons Lintas Sektor Dalam Menghadapi Dampak El Nino Kuat di Gedung Bappenas, Jakarta, Selasa (4/8/2026).
Ia mengungkapkan, "Sebagai langkah konkret untuk memperkuat ketahanan nasional, kami bersama kementerian dan lembaga (K/L) serta pemangku kepentingan terkait, telah menyusun policy brief respons lintas sektor dalam menghadapi el nino kuat tahun 2026."
Dokumen tersebut disusun melalui kerja sama lintas kementerian, lembaga, dan berbagai pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi risiko, memetakan sebaran dampak, serta merumuskan arah respons dalam empat kluster pembangunan utama.
Berdasarkan hasil pemantauan dan analisis prediktif BMKG, Indonesia berpotensi menghadapi El Nino kategori kuat pada semester II 2026 dengan curah hujan sangat rendah, yakni di bawah 20 milimeter per bulan di sebagian wilayah Indonesia.
Tanpa langkah antisipasi dini, kerugian ekonomi nasional akibat perubahan iklim pada sektor-sektor prioritas diperkirakan dapat melampaui Rp2.000 triliun, termasuk dampak yang diperkuat oleh fenomena El Nino.
Empat Kluster Respons Prioritas
Kluster pertama mencakup sektor hutan, lahan, dan pertanian yang menghadapi peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan, terutama di Sumatera dan Kalimantan, serta ancaman kekeringan terhadap produktivitas padi, kelapa sawit, dan kopi.
Pemerintah menyiapkan penguatan operasi pemadaman kebakaran, operasi modifikasi cuaca, aktivasi sumur bor, penyaluran benih tahan kekeringan, perbaikan sistem irigasi, serta perlindungan petani melalui asuransi pertanian.
Musim kering juga dinilai dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan budidaya tanaman palawija, tebu, dan beberapa jenis hortikultura.
Kluster kedua berfokus pada energi dan sumber daya air akibat potensi penurunan cadangan air dan debit sungai yang dapat memengaruhi ketersediaan air baku serta operasional pembangkit listrik tenaga air.
Strategi yang disiapkan meliputi pengerukan dan pemeliharaan infrastruktur penyimpanan air, konservasi daerah aliran sungai, serta operasi modifikasi cuaca.
Leonardo mengatakan, "Di saat yang sama, berkuranganya tutupan awan membuka peluang peningkatan produksi listrik dari pembangkit listrik tenaga surya termasuk PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) atap."
Kluster ketiga mencakup sektor kesehatan karena suhu tinggi dan perubahan kelembaban berpotensi meningkatkan perkembangan vektor penyakit seperti dengue dan malaria, serta meningkatkan risiko gangguan pernapasan.
Langkah mitigasi yang disiapkan meliputi penguatan surveilans penyakit sensitif iklim, peningkatan kesiapsiagaan fasilitas kesehatan, menjamin pasokan air bersih di fasilitas pelayanan kesehatan, dan memperkuat komunikasi risiko kepada masyarakat.
Kluster keempat berfokus pada pangan akuatik karena El Nino berpotensi memicu fenomena upwelling yang meningkatkan hasil tangkapan ikan pelagis seperti cakalang, tuna, dan tongkol, serta mendukung peningkatan produksi garam nasional.
Di sisi lain, budidaya ikan air tawar dan rumput laut berisiko terdampak akibat perubahan suhu dan kualitas perairan sehingga pemerintah menyiapkan penyusunan kalender produksi, pemanfaatan data oseanografi, dan pendampingan teknologi budidaya yang efektif.
Jawa Diprediksi Terdampak Paling Luas
Berdasarkan policy brief, Pulau Jawa diperkirakan menjadi wilayah dengan cakupan dampak paling luas yang meliputi ketersediaan air, pertanian, kesehatan, dan operasional PLTA.
Pulau Jawa juga dinilai memiliki peluang besar untuk pengembangan PLTS dan peningkatan produksi garam.
Bali dan Nusa Tenggara diperkirakan menghadapi isu utama pada sektor air dan energi surya.
Sulawesi diperkirakan memiliki karakteristik dampak yang beragam.
Maluku dan Papua berpotensi mengalami peningkatan produktivitas perikanan tangkap sekaligus menghadapi risiko kekurangan air untuk produksi pertanian.
Leonardo mengatakan, “Policy brief ini merupakan bentuk kerjasama lintas kementerian, termasuk dengan BMKG. Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas koordinasi data, analisis, dan pemikiran yang telah memperkaya di dokumen ini, sehingga dapat disusun secara rinci, saintifik, dan implementatif.”
- Penulis :
- Arian Mesa
