Pantau - Pemerintah Provinsi Bali mempelajari skema pembiayaan inovatif dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, termasuk penerbitan obligasi daerah, guna mendukung percepatan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kualitas pariwisata.
Bali Pelajari Skema Obligasi Daerah
Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan pihaknya melakukan studi ke DKI Jakarta atas arahan Menteri Dalam Negeri terkait creative financing, salah satunya melalui penerbitan obligasi daerah.
"Kami mendapat arahan dari Mendagri untuk melakukan studi ke Jakarta terkait dengan creative financing, salah satunya melalui penerbitan obligasi daerah," ungkap Koster.
Pertemuan Koster dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga membahas berbagai skema pembiayaan infrastruktur di luar APBD serta pemanfaatan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) yang berkaitan dengan tata ruang.
“Kami mendapat gambaran tentang inisiatif dan langkah strategis DKI Jakarta yang selanjutnya akan kami pelajari, ada beberapa hal yang bisa diterapkan di Bali, terutama mengenai pemanfaatan ruang udara, ketinggian bangunan dan juga kerja sama dengan pihak swasta dalam percepatan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan kualitas pariwisata Bali,” ungkapnya.
Koster menambahkan hasil pertemuan akan dibahas oleh tim teknis di Bali sebelum disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku, termasuk peraturan daerah dan peraturan gubernur.
Infrastruktur Pariwisata Jadi Prioritas
Dalam pertemuan tersebut, Koster didampingi Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa yang menyebut sekitar 74 persen aktivitas pariwisata Bali berpusat di Kabupaten Badung sehingga peningkatan infrastruktur menjadi kebutuhan utama.
Menurut Adi, salah satu tantangan yang dihadapi saat ini adalah kemacetan sehingga Pemkab Badung membangun ruas jalan baru di Badung Selatan melalui skema pembiayaan kolaboratif antara pemerintah dan pinjaman pihak ketiga.
Adi menilai pembangunan infrastruktur untuk mendukung pariwisata berkelanjutan masih membutuhkan pembiayaan besar sehingga opsi penerbitan obligasi daerah layak dipertimbangkan.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pemerintah daerah perlu mengembangkan skema pembiayaan inovatif dan tidak hanya bergantung pada APBD maupun transfer pemerintah pusat.
"Karena dalam situasi ekonomi seperti saat ini, kita menghadapi tantangan dalam meningkatkan APBD, tak bisa terpaku pada pola konvensional, harus out of the box, salah satunya dengan obligasi daerah," ungkap Pramono.
Pramono juga memaparkan penerapan KLB dan Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lokasi/Lahan (SP3L) di DKI Jakarta yang dinilai dapat menjadi referensi bagi Pemerintah Provinsi Bali.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
