Pantau - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah mengizinkan pondok pesantren dan sekolah berbasis keagamaan berasrama yang memiliki lebih dari 1.000 santri atau siswa untuk mengelola dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara mandiri dengan tetap memenuhi standar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Zulkifli Hasan menyampaikan kebijakan tersebut usai Rapat Koordinasi Terbatas mengenai perbaikan tata kelola Program MBG di Jakarta.
Rapat tersebut dipimpin bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.
Rapat juga dihadiri Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono, serta perwakilan berbagai kementerian dan lembaga terkait.
Pesantren Besar Diizinkan Bangun Dapur Sendiri
Zulkifli Hasan mengatakan kebijakan tersebut bertujuan mempermudah pelaksanaan Program MBG di lembaga pendidikan berasrama yang memiliki jumlah penerima manfaat dalam skala besar.
"Tadi sudah diputuskan pondok-pondok atau sekolah berbasis keagamaan dan yang boarding, yang di atas 1.000 ke atas mereka boleh bikin dapur tapi terstandar SPPG, gitu," ungkap Zulkifli Hasan.
Ia menjelaskan pesantren yang memiliki sekitar 2.000 santri dan tinggal di asrama dapat membangun dapur di lingkungan pesantren.
Dapur yang dibangun wajib memenuhi standar SPPG serta memiliki SLHS (Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi) untuk menjamin keamanan dan kualitas makanan bagi para santri dan siswa.
"Nah, itu memudahkan. Jadi misalnya pondok yang punya 2.000 siswa atau santri, yang boarding mungkin yang 2.000, mereka bisa buat di dapur tempatnya tetapi harus standar dengan SPPG yang juga nanti punya SLHS (Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi). Itu rapat kami tadi," ujar Zulkifli Hasan.
Pesantren dan sekolah berasrama yang memiliki kurang dari 1.000 santri atau siswa diarahkan memanfaatkan layanan dari SPPG terdekat agar pelaksanaan Program MBG tetap efisien.
Pemerintah Percepat Jangkauan Program MBG di Pesantren
Pemerintah berharap kebijakan tersebut dapat memperluas jangkauan Program Makan Bergizi Gratis sekaligus memastikan seluruh penerima manfaat memperoleh makanan bergizi yang memenuhi standar keamanan dan kualitas nasional.
Pemerintah sebelumnya terus mempercepat distribusi Program MBG dengan target menjangkau 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir 2026.
Salah satu fokus percepatan adalah penyaluran Program MBG kepada siswa di pondok pesantren.
Zulkifli Hasan mengatakan cakupan Program MBG di sekolah umum telah mencapai hampir 80 persen, sedangkan di pondok pesantren baru sekitar 10 persen.
"Kalau yang sekolah umum sudah hampir 80 persen, sedangkan pondok ini kira-kira baru 10 persen. Jadi, ini soal pendataan, padahal pondok ini kita sudah 2-3 kali rapat (terkait MBG), karena memang kami concern (perhatian) betul. Pondok ini perlu kita perhatikan, karena mereka paling memerlukan, santri-santri di situ perlu makanan yang bergizi," ungkap Zulkifli Hasan.
Ia menjelaskan salah satu kendala distribusi Program MBG ke pondok pesantren adalah proses pendataan.
Pemerintah juga menyiapkan jalur khusus bagi pondok pesantren dan sekolah di bawah Kementerian Agama yang menghubungkan langsung dengan Badan Gizi Nasional untuk mempercepat pelaksanaan Program MBG.
- Penulis :
- Arian Mesa
