Pantau - Badan Gizi Nasional (BGN) mempercepat pembangunan dan aktivasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) sebagai bagian dari perbaikan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan target penyelesaian dalam waktu satu minggu ke depan.
BGN menerapkan pendekatan berbasis data agar pelaksanaan Program MBG menjangkau wilayah yang paling membutuhkan.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan wilayah prioritas meliputi Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), Nias, Maluku, Maluku Utara, serta daerah 3T lainnya.
Ia mengungkapkan, "Wilayah Papua, NTT, Nias, Maluku, Maluku Utara, dan daerah-daerah yang jauh menjadi prioritas karena masyarakat di sana sangat membutuhkan. Arahan Bapak Menko Pangan bersama seluruh kementerian dan lembaga adalah memastikan pelaksanaannya berjalan cepat, tepat sasaran, dan terkoordinasi dengan baik."
BGN memprioritaskan pembangunan SPPG di wilayah 3T karena daerah tersebut memiliki prevalensi stunting yang relatif tinggi.
Target penyelesaian pembangunan yang semula direncanakan dalam satu bulan dipercepat menjadi satu minggu agar masyarakat di wilayah dengan prevalensi stunting tinggi segera memperoleh manfaat Program MBG.
Pendekatan Berbasis Data Jadi Dasar Penentuan Prioritas
BGN terus memperkuat tata kelola Program MBG melalui integrasi data lintas kementerian dan lembaga.
Integrasi data digunakan sebagai dasar penetapan sasaran penerima manfaat serta operasional SPPG.
Pendekatan tersebut memungkinkan pemerintah memprioritaskan pelaksanaan Program MBG di wilayah dengan prevalensi stunting tinggi sehingga intervensi gizi dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran dan efektif.
Sudaryono mengatakan, "Dari data ini kita overlay (petakan) dengan data Kementerian Kesehatan, mana yang menjadi prioritas, yang angka stuntingnya tinggi dan sangat tinggi, kemudian kita petakan dengan data dapur yang sudah siap. Ini Insya Allah di minggu depan ini kita pelan-pelan kita rilis yang sudah siap ini."
Sistem pendataan yang terintegrasi memungkinkan pemerintah menentukan prioritas pelaksanaan Program MBG secara lebih objektif dan berbasis bukti.
Berdasarkan hasil pemetaan, BGN telah mengidentifikasi sekitar 1.700 dapur yang siap dioperasikan di wilayah dengan prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi.
BGN Ingatkan Masyarakat Waspadai Pihak yang Mengatasnamakan Proses SPPG
Sudaryono mengingatkan masyarakat agar tidak mempercayai pihak-pihak yang mengaku dapat membantu proses pengajuan maupun percepatan pembukaan SPPG.
Ia menegaskan, "Saya pastikan seluruh proses dilakukan melalui sistem. Tidak ada pihak yang dapat menjanjikan atau membantu pembukaan SPPG di luar mekanisme resmi. Semua proses dilakukan secara transparan agar tata kelola Program MBG tetap akuntabel dan berintegritas."
BGN berharap percepatan pembangunan dan aktivasi SPPG di wilayah 3T dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan Program MBG melalui pemetaan wilayah berbasis data dan kebutuhan masyarakat.
- Penulis :
- Leon Weldrick
