Pantau - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan empat Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) di Provinsi Sulawesi Selatan telah beroperasi dan melaksanakan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) sejak 31 Juli 2026 sebagai awal Tahun Ajaran 2026/2027 untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan pembangunan Sekolah Rakyat merupakan bagian dari upaya pemerintah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan akses pendidikan bagi keluarga prasejahtera.
Ia mengungkapkan, "Sekolah rakyat merupakan program utama untuk mengentaskan kemiskinan. Dengan menyekolahkan adik-adik dari keluarga prasejahtera, mereka diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup keluarganya dari prasejahtera menjadi sejahtera, sekaligus mempersiapkan generasi Indonesia Emas 2045."
Empat SRT yang mulai beroperasi berada di Kabupaten Barru, Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Kabupaten Tana Toraja, dan Kabupaten Bone.
Keempat sekolah tersebut mulai melayani sebanyak 1.508 siswa yang terdiri atas 446 siswa di Sidrap, 393 siswa di Barru, 340 siswa di Tana Toraja, dan 329 siswa di Bone.
Fasilitas Pendukung Terus Disempurnakan
Seiring dimulainya kegiatan belajar mengajar, Kementerian PU terus menyempurnakan berbagai utilitas pendukung agar seluruh fasilitas dapat berfungsi secara optimal.
Di SRT Kabupaten Barru, percepatan penyediaan air bersih dilakukan melalui penyambungan jaringan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dengan koordinasi lintas instansi bersama pemerintah daerah.
Selama proses penyambungan jaringan berlangsung, kebutuhan air bersih dipenuhi melalui distribusi mobil tangki.
Penyediaan air bersih sementara tersebut memastikan pelaksanaan MPLS dan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan dengan baik.
Melalui Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis (Satker PS) Sulawesi Selatan, Kementerian PU membangun Sekolah Rakyat dalam kawasan pendidikan terpadu.
Kawasan tersebut dilengkapi ruang kelas jenjang SD, SMP, dan SMA.
Fasilitas yang dibangun mencakup laboratorium.
Sekolah juga dilengkapi asrama siswa.
Rumah susun bagi guru turut disediakan.
Kawasan pendidikan memiliki gedung serbaguna.
Masjid turut dibangun di lingkungan sekolah.
Kantin disediakan untuk mendukung kebutuhan siswa.
Dapur beserta instalasi pengolahan limbah juga dibangun.
Sekolah memiliki sistem penyediaan air bersih.
Lapangan olahraga turut melengkapi kawasan pendidikan.
Berbagai fasilitas pendukung lainnya juga disediakan.
Seluruh prasarana dirancang untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman.
Infrastruktur tersebut juga mendukung pembentukan karakter peserta didik melalui sistem pendidikan berasrama.
Pelaksanaan MPLS Dilakukan Bertahap
Memasuki Tahun Ajaran 2026/2027, kawasan SRT mulai aktif dengan berbagai kegiatan pendidikan.
Para siswa hadir bersama orang tua saat memasuki sekolah.
Mereka disambut oleh kepala sekolah, guru, dan wali asuh.
Wali asuh akan mendampingi proses pembelajaran sekaligus kehidupan siswa di asrama.
Di Provinsi Sulawesi Selatan, Kementerian PU membangun total sembilan Sekolah Rakyat Terintegrasi.
Pelaksanaan MPLS di sembilan sekolah tersebut dilakukan secara bertahap.
Dengan beroperasinya empat SRT tersebut, sebanyak tujuh dari sembilan Sekolah Rakyat di Sulawesi Selatan telah melaksanakan MPLS.
Tujuh daerah yang telah melaksanakan MPLS meliputi Kota Makassar, Kabupaten Takalar, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Barru, Kabupaten Sidrap, Kabupaten Tana Toraja, dan Kabupaten Bone.
Sementara itu, Sekolah Rakyat di Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Wajo akan memulai MPLS pada gelombang berikutnya.
Penundaan tersebut dilakukan karena penyelesaian tahap akhir utilitas pendukung masih berlangsung agar seluruh fasilitas siap berfungsi optimal sejak awal kegiatan belajar mengajar.
Pembangunan Sekolah Rakyat merupakan bagian dari implementasi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Program tersebut juga sejalan dengan Visi PU 608, khususnya target 0 persen kemiskinan.
Target tersebut diwujudkan melalui penyediaan infrastruktur pendidikan yang membuka akses terhadap layanan dasar dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Kementerian PU menegaskan akan terus bersinergi dengan pemerintah daerah serta kementerian dan lembaga terkait untuk menghadirkan infrastruktur yang aman, fungsional, dan berkelanjutan sebagai fondasi menuju Indonesia yang Berdaulat, Adil, dan Makmur.
- Penulis :
- Shila Glorya
