Pantau - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah terus mengawal penyelesaian hak ganti rugi sekaligus pemulihan lingkungan dan ekonomi masyarakat yang terdampak tumpahan minyak Montara di Laut Timor sejak 2009.
Purbaya menyampaikan hal tersebut saat berdialog dengan masyarakat Tablolong, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (6/8/2026).
Pertemuan tersebut menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk mendengarkan aspirasi masyarakat serta melihat perkembangan penanganan dampak lingkungan dan sosial ekonomi akibat tumpahan minyak Montara.
Pemerintah Siapkan Tim Riset
Purbaya mengatakan penyelesaian persoalan Montara harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak berhenti pada pembayaran ganti rugi kepada masyarakat.
"Selain ganti rugi, yang paling penting adalah bagaimana daerah ini dapat kembali hidup seperti sediakala," ujar Purbaya.
"Karena itu, kami akan mengupayakan pengiriman tim riset untuk memastikan langkah-langkah pemulihan yang diperlukan," lanjutnya.
Pemerintah berencana mengirim tim riset untuk melakukan kajian komprehensif terhadap kondisi lingkungan di kawasan terdampak.
Hasil kajian tersebut akan menjadi dasar dalam menentukan langkah pemulihan agar ekosistem pesisir kembali mampu mendukung kehidupan masyarakat.
Pemerintah juga terus mengawal penyelesaian penyaluran hak ganti rugi dengan mengedepankan kepastian hukum, akuntabilitas, serta rasa keadilan bagi masyarakat terdampak.
"Kami juga membahas berbagai hal terkait upaya penyelesaian penyaluran hak ganti rugi bagi masyarakat terdampak," kata Purbaya.
"Aspirasi masyarakat perlu terus dikawal agar proses penyelesaiannya berjalan dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku," lanjutnya.
Dampak Montara Tekan Ekonomi Masyarakat Pesisir
Purbaya menjelaskan dampak tumpahan minyak Montara tidak hanya berkaitan dengan pencemaran lingkungan, tetapi juga memengaruhi kehidupan ekonomi masyarakat pesisir.
Selama bertahun-tahun, nelayan mengalami penurunan hasil tangkapan, kegiatan budidaya rumput laut terganggu, serta pelaku usaha kecil yang bergantung pada sektor kelautan mengalami penurunan pendapatan.
Pemerintah karena itu akan mengintegrasikan pemulihan lingkungan, pemulihan ekonomi, dan perlindungan hak masyarakat dalam penyelesaian persoalan Montara.
Koordinasi lintas kementerian dan lembaga juga akan diperkuat agar penanganan dapat berjalan secara terpadu dan program yang dibutuhkan masyarakat bisa dipercepat.
Purbaya diketahui telah mengikuti perkembangan penyelesaian persoalan Montara sejak beberapa tahun lalu karena pernah tergabung dalam Satuan Tugas Montara pada 2018.
Pemerintah berharap pemulihan lingkungan, penyelesaian hak masyarakat, serta penguatan kegiatan ekonomi pesisir NTT dapat berjalan berkesinambungan sehingga kesejahteraan masyarakat terdampak tumpahan minyak Montara meningkat.
- Penulis :
- Gerry Eka
