Pantau - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperkuat integrasi data lintas instansi untuk meningkatkan kualitas layanan ketenagakerjaan sekaligus mendukung penyusunan kebijakan berbasis data di tengah perubahan dunia kerja akibat kecerdasan buatan (AI) dan otomatisasi.
Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan (Barenbang) Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan penguatan integrasi data menjadi bagian dari transformasi digital kementerian dalam menghadapi perkembangan teknologi dan era Society 5.0.
"Perubahan dunia kerja berlangsung sangat cepat. Karena itu, birokrasi juga harus bergerak lebih adaptif, inovatif, dan responsif dalam memberikan pelayanan," kata Anwar dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu, 9 Agustus 2026.
Upaya tersebut sejalan dengan arah kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui konsep Life Journey 2025–2029.
Konsep tersebut mengintegrasikan pelayanan pemerintah berdasarkan siklus kehidupan masyarakat, termasuk ketika memasuki dunia kerja, sehingga pelayanan publik dapat diberikan secara terpadu dan berkelanjutan.
Kemnaker mengembangkan Sistem Informasi dan Aplikasi Pelayanan Ketenagakerjaan (SIAPkerja) sebagai ekosistem digital yang menghubungkan pencari kerja, pemberi kerja, dan berbagai layanan ketenagakerjaan dalam satu platform.
Anwar mengatakan SIAPkerja tidak hanya berfungsi sebagai aplikasi pelayanan, tetapi juga menghimpun talent profile angkatan kerja dan company profile pemberi kerja.
Integrasi tersebut membuat proses pelayanan lebih efisien sekaligus menghasilkan data ketenagakerjaan yang semakin komprehensif.
"SIAPkerja bukan sekadar aplikasi tunggal, tetapi ekosistem digital yang menghimpun profil angkatan kerja dan pemberi kerja secara menyeluruh. Kekuatan utamanya terletak pada integrasi data yang terus diperluas," kata Anwar.
SIAPkerja telah terhubung dengan sejumlah instansi, termasuk Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, BKPM, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Platform tersebut juga terintegrasi dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Badan Kepegawaian Negara, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta dinas ketenagakerjaan di berbagai daerah.
Integrasi lintas instansi menjadi fondasi pembentukan Big Data Pasar Kerja untuk meningkatkan kualitas job matching serta menyediakan informasi pasar kerja yang lebih akurat.
Data tersebut juga dimanfaatkan pemerintah dalam penyusunan kebijakan ketenagakerjaan berbasis bukti atau evidence-based policy.
Penguatan sistem digital itu diharapkan turut meningkatkan Indeks Pemerintah Digital sebagai indikator kematangan transformasi digital di lingkungan Kemnaker.
"Implementasi kelima prinsip tersebut diharapkan mampu meningkatkan Indeks Pemerintah Digital (IPD) sebagai indikator kematangan transformasi digital di lingkungan Kemnaker sekaligus memperkuat kualitas pelayanan publik di bidang ketenagakerjaan," ujar Anwar.
- Penulis :
- Gerry Eka
