Pantau - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan 2025 kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta Badan Karantina Indonesia (Barantin).
Pelaksana Tugas Anggota IV BPK Nyoman Adhi Suryadnyana menegaskan predikat WTP harus menjadi dasar bagi kementerian dan lembaga untuk terus meningkatkan tata kelola keuangan negara.
"Opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan fondasi perbaikan berkelanjutan," kata Nyoman dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Kementerian PKP, Kementerian Kehutanan, KKP, dan Barantin, sebagaimana dikutip dari keterangan resmi BPK di Jakarta, Senin (10/8/2026).
Nyoman mengatakan laporan keuangan tidak hanya menjadi instrumen untuk menghasilkan opini, tetapi juga menjadi bagian dari kontribusi dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 melalui penguatan tata kelola keuangan negara dan pembangunan berkelanjutan.
BPK Dorong Perbaikan Sistem dan Pengendalian Internal
BPK telah menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis untuk mendorong perbaikan sistemik, memperkuat pengendalian internal, serta meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset negara.
Rekomendasi tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan kepatuhan kementerian dan lembaga secara berkelanjutan.
BPK turut menekankan pentingnya penerapan prinsip environmental, social, and governance (ESG) dalam pengelolaan sumber daya kementerian dan lembaga.
Transformasi menuju Government 5.0 juga dinilai penting melalui pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk analisis data dan kolaborasi lintas sektor yang berpusat pada masyarakat, lingkungan, serta keberlanjutan.
BPK menilai kombinasi penerapan ESG dan Government 5.0 menjadi salah satu kunci meningkatkan kualitas tata kelola serta pengambilan kebijakan.
Transformasi Digital dan Talenta AI Jadi Tantangan
Nyoman menyebut pemerintah masih menghadapi sejumlah tantangan dalam mewujudkan Government 5.0, mulai dari transformasi digital hingga keamanan siber.
"Enam tantangan utama menuju Government 5.0 adalah belum meratanya kematangan transformasi digital, fragmentasi data pemerintah, keterbatasan talenta AI, rendahnya integritas tata kelola, kapasitas SDM (sumber daya manusia) serta keamanan siber dan kolaborasi. Oleh karena itu, pendekatan whole-of-government menjadi keniscayaan," ungkap dia.
BPK berharap sinergi dengan kementerian dan lembaga terus diperkuat agar hasil pemeriksaan tidak sekadar digunakan untuk mempertahankan opini WTP.
Sinergi tersebut diharapkan menjadi pendorong terwujudnya good governance, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pengelolaan keuangan negara yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
