Pantau - Pemerintah Provinsi Papua Tengah menyatakan dukungan terhadap penyelenggaraan Papeda Summit 2026 sebagai ruang dialog untuk memperkuat arah pembangunan berkelanjutan di Tanah Papua.
Papeda Summit 2026 dijadwalkan berlangsung di Sorong, Papua Barat Daya, pada 2-4 September 2026 dengan mempertemukan pemerintah daerah, masyarakat adat, akademisi, pelaku usaha, organisasi masyarakat sipil, dan pemerhati lingkungan.
Sekretaris Provinsi Papua Tengah Silwanus Sumule menilai Papeda Summit menjadi wadah strategis untuk membahas berbagai persoalan pembangunan yang dihadapi masyarakat Papua.
Dalam keterangannya pada Senin, Silwanus menekankan gagasan yang dibawa dalam forum tersebut harus berkaitan langsung dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat di daerah.
"Barang ini ide yang bagus, tapi saran saya adalah harus membumi," kata Silwanus.
Menurut Silwanus, pembangunan di Tanah Papua harus memperhatikan kebutuhan masyarakat serta kondisi nyata di masing-masing daerah agar kebijakan yang dihasilkan dapat diterapkan di lapangan.
Otsus hingga Perlindungan Tanah Adat Jadi Sorotan
Silwanus memberikan sejumlah masukan yang dapat menjadi bahan pembahasan dalam Papeda Summit 2026, termasuk implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 sebagai bagian dari pelaksanaan Otonomi Khusus di Papua.
Pembahasan mengenai Dana Otonomi Khusus dan pemanfaatannya untuk mendukung pembangunan di Tanah Papua juga dinilai perlu masuk dalam agenda forum.
Selain itu, Silwanus menyoroti pentingnya penguatan persoalan lingkungan hidup dalam kerangka pembangunan nasional.
Ia juga mendorong adanya skema perlindungan terhadap hak masyarakat adat atas tanah agar masyarakat tetap dapat mempertahankan kepemilikan tanahnya.
Ketua Bersama III Papeda Summit 2026 Vania Komegi mengatakan forum tersebut dirancang untuk menghimpun berbagai masukan dari daerah dan merumuskannya menjadi rekomendasi kebijakan bagi pemerintah pusat.
"Papeda Summit menjadi ruang untuk mempertemukan berbagai pihak agar masukan dari daerah dapat dirumuskan menjadi rekomendasi yang disampaikan langsung kepada pemerintah nasional terkait arah pembangunan di Tanah Papua," ujar Vania.
Sekretaris Papeda Summit Retno Widiyastuti mengatakan forum itu akan mempertemukan para gubernur di Tanah Papua dengan berbagai unsur masyarakat dan pemangku kepentingan.
Pihak yang direncanakan terlibat antara lain masyarakat adat, akademisi, pelaku usaha, organisasi masyarakat sipil, serta pemerhati lingkungan.
Retno berharap seluruh gubernur di Tanah Papua dapat hadir dan terlibat langsung dalam pembahasan mengenai arah pembangunan berkelanjutan di Papua.
"Kami ingin menghadirkan ruang dialog bersama untuk menjawab satu pertanyaan besar, yaitu ke mana arah pembangunan berkelanjutan di Tanah Papua," kata Retno.
Enam Provinsi Didorong Miliki Acuan Tata Ruang Terintegrasi
Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan Papua Tengah Yan Richard Pugu secara terpisah menekankan pentingnya penyusunan konsep tata ruang terintegrasi yang dapat menjadi acuan bersama bagi enam provinsi di Tanah Papua.
Menurut Yan, perencanaan tata ruang diperlukan agar pembangunan berjalan selaras dengan upaya perlindungan kawasan hutan.
Tata ruang yang baik juga diperlukan agar pemanfaatan sumber daya alam berlangsung secara berkelanjutan dan tidak bertentangan dengan kepentingan perlindungan lingkungan.
Papeda Summit 2026 diinisiasi oleh lebih dari 50 organisasi masyarakat sipil dan diharapkan berkembang menjadi platform yang diselenggarakan setiap dua tahun sekali.
Forum tersebut diarahkan untuk memperkuat kolaborasi antarpemangku kepentingan, mendorong inovasi dan investasi, serta mempercepat pembangunan berkelanjutan di Tanah Papua.
Papeda Summit 2026 akan mengangkat tiga tema utama, yakni kepemimpinan dan komitmen, masyarakat adat dan ekosistem, serta pembiayaan dan ekonomi masa depan.
- Penulis :
- Shila Glorya
