Pantau - Wakil Menteri Haji dan Umrah RI Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan komitmen Kementerian Haji dan Umrah untuk membersihkan tata kelola haji dari berbagai praktik menyimpang yang merugikan masyarakat dan jamaah.
Penegasan tersebut disampaikan Dahnil saat melakukan inspeksi mendadak ke Kantor Kementerian Haji dan Umrah di Jakarta Timur pada Senin, 10 Agustus 2026.
“Tidak boleh ada lagi ruang bagi praktik-praktik lama yang merugikan jamaah. Kemenhaj harus menjadi rumah baru dengan budaya kerja baru, yang bersih, profesional, transparan, dan melayani,” tegas Dahnil.
Sidak Pelayanan Haji di Jakarta Timur
Jakarta Timur menjadi salah satu wilayah di DKI Jakarta yang memiliki jumlah calon jamaah haji terbesar.
Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK serta pengaduan masyarakat selama beberapa tahun terakhir, terdapat sejumlah laporan mengenai dugaan penyimpangan dalam pelayanan haji di Jakarta Timur.
Dugaan penyimpangan yang dilaporkan antara lain berkaitan dengan persoalan manipulasi mahram serta berbagai praktik penyimpangan lainnya dalam pelayanan haji.
Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan Dahnil turun langsung ke Kantor Kemenhaj Jakarta Timur untuk memeriksa pelaksanaan pelayanan sekaligus memberikan peringatan kepada seluruh jajaran.
“Saya sengaja datang langsung untuk memastikan pelayanan kepada jamaah benar-benar berjalan sebagaimana mestinya,” kata Dahnil.
Menurut Dahnil, peralihan pengelolaan haji ke Kementerian Haji dan Umrah harus dijadikan momentum untuk memutus mata rantai berbagai praktik penyimpangan yang selama ini terjadi.
Peralihan tersebut juga harus menjadi momentum untuk membangun tata kelola pelayanan haji yang berintegritas mulai dari tingkat pusat hingga daerah.
Kemenhaj Tegaskan Tak Toleransi Percaloan
Dahnil menegaskan bahwa sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, transformasi penyelenggaraan haji tidak boleh hanya berhenti pada perubahan kelembagaan.
Transformasi tersebut harus disertai perubahan mendasar dalam budaya kerja dan integritas aparatur yang bertugas memberikan pelayanan kepada jamaah.
“Pesannya jelas. Siapa yang siap berubah, mari bersama-sama membangun Kemenhaj dan memberikan pelayanan terbaik kepada jamaah. Tetapi bagi siapa pun yang masih mempertahankan budaya lama dan bermain-main dengan hak jamaah, silakan keluar,” ujar Dahnil.
Dahnil menegaskan tidak ada toleransi terhadap praktik percaloan dalam pelayanan haji.
Kemenhaj juga tidak akan memberikan toleransi terhadap manipulasi administrasi, pungutan tidak sah, maupun penyalahgunaan kewenangan dalam pelayanan kepada jamaah.
Setiap laporan yang disampaikan masyarakat serta temuan dari hasil pemeriksaan akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dahnil Minta Kepentingan Jamaah Jadi Prioritas
Dahnil meminta seluruh jajaran Kementerian Haji dan Umrah menjadikan kepentingan jamaah sebagai orientasi utama dalam memberikan pelayanan.
Menurut Dahnil, transformasi penyelenggaraan haji yang diperintahkan Presiden Prabowo harus benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat.
Transformasi tersebut harus diwujudkan melalui pelayanan haji yang semakin mudah, transparan, adil, serta terbebas dari berbagai praktik transaksional.
“Jamaah datang ke kantor Kemenhaj untuk mendapatkan pelayanan dan kepastian, bukan untuk menjadi objek transaksi. Karena itu, tidak boleh ada satu pun pihak yang mengambil keuntungan dengan mempermainkan hak jamaah. Ini yang akan terus kami bersihkan,” kata Wamenhaj.
- Penulis :
- Leon Weldrick
