Pantau - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai memerintahkan seluruh jajaran Kementerian HAM di Indonesia aktif berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengantisipasi dampak El Nino yang semakin meluas.
Instruksi tersebut diberikan menyusul potensi munculnya berbagai persoalan akibat cuaca kering berkepanjangan, mulai dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kekeringan, krisis air, hingga gagal panen.
Pigai meminta jajaran Kementerian HAM memantau langsung kondisi di lapangan dan mengidentifikasi berbagai dampak sosial yang dirasakan masyarakat.
"Terkait kondisi dampak El Niño yang kian meluas, saya memerintahkan seluruh jajaran KemenHAM RI di seluruh Indonesia untuk bahu-membahu bersama pemerintah setempat ikut aktif dalam langkah-langkah pengendalian," ungkap Pigai.
Jajaran KemenHAM Diminta Turun Langsung ke Masyarakat
Pigai menekankan jajaran Kementerian HAM tidak boleh hanya melakukan pemantauan secara administratif terhadap situasi yang berkembang akibat El Nino.
Menurut Pigai, jajaran Kementerian HAM perlu turun langsung ke tengah masyarakat untuk mengetahui secara nyata dampak El Nino yang dirasakan warga.
Pemantauan langsung juga diperlukan untuk memastikan masyarakat terdampak memperoleh perhatian, perlindungan, serta pemenuhan hak-haknya.
Perhatian khusus perlu diberikan kepada kelompok masyarakat rentan yang berpotensi menghadapi dampak lebih besar akibat kekeringan dan berbagai persoalan yang dipicu kondisi cuaca ekstrem.
"Seluruh jajaran KemenHAM RI di seluruh wilayah di Indonesia agar aktif turun ke tengah-tengah masyarakat, pantau kondisi, lakukan langkah antisipasi dan pengendalian bersama pihak terkait," tegas Pigai.
Pigai menilai koordinasi lintas sektor menjadi bagian penting dalam menghadapi dampak El Nino karena persoalan yang muncul tidak hanya berkaitan dengan bencana, tetapi juga berpotensi menimbulkan persoalan sosial di masyarakat.
Koordinasi diperlukan untuk mengidentifikasi berbagai persoalan sosial akibat cuaca ekstrem sekaligus memastikan penanganannya dilakukan bersama oleh pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan terkait.
Pemerintah Siapkan OMC hingga Water Bombing
Instruksi Kementerian HAM tersebut sejalan dengan langkah pemerintah dalam merespons kondisi cuaca kering dan meningkatnya risiko karhutla di sejumlah wilayah Indonesia.
Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersama unsur terkait terus melakukan pemantauan terhadap titik api serta meningkatkan upaya penanganan di lapangan.
Pemerintah juga menyiapkan sejumlah bentuk dukungan, termasuk operasi modifikasi cuaca (OMC).
Dukungan lainnya meliputi operasi pengeboman air atau water bombing serta pengerahan helikopter dan pesawat sesuai kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah.
Pigai menegaskan penanganan dampak El Nino tidak boleh hanya berorientasi pada pengendalian bencana.
Menurut Pigai, penanganan juga harus memastikan masyarakat tetap mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak di tengah perkembangan kondisi akibat El Nino.
Arahan tersebut menempatkan perlindungan hak masyarakat sebagai bagian dari respons pemerintah terhadap dampak El Nino bersamaan dengan langkah pencegahan dan pengendalian bencana di lapangan.
- Penulis :
- Arian Mesa
