Pantau - Komisi VII DPR RI mendorong penguatan sektor pariwisata Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui diversifikasi atraksi, pengembangan UMKM, serta dukungan pemerintah pusat dan investasi agar pertumbuhan wisata memberikan manfaat ekonomi lebih besar kepada masyarakat lokal.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim mengatakan NTB memiliki prospek besar sebagai salah satu penyangga pariwisata nasional selain Bali setelah mencatat pertumbuhan signifikan dalam empat tahun terakhir.
“Stressing kita salah satunya adalah pariwisata, dimana terutama empat tahun terakhir pertumbuhan pariwisata di NTB ini signifikan, dan ini menjadi penyangga pariwisata nasional selain Bali,” kata Chusnunia saat memimpin pertemuan Komisi VII DPR RI dengan Gubernur NTB dan mitra kerja di Mataram, Selasa (11/8/2026).
Mandalika Dinilai Berikan Efek Domino
Chusnunia mengatakan NTB mempunyai modal pengembangan wisata berupa lokasi yang berdekatan dengan Bali serta pilihan destinasi mulai dari pantai hingga kawasan pegunungan.
Keberadaan Mandalika juga dinilai memberikan efek domino terhadap pertumbuhan sektor pariwisata di NTB.
“NTB ini punya prospek, apalagi pasca ada Mandalika. Dan kelihatan kan efek dominonya di angka pertumbuhan pariwisata yang signifikan,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur NTB turut menyampaikan sejumlah persoalan terkait penyelenggaraan MotoGP Mandalika yang dinilai membutuhkan perhatian pemerintah pusat.
“Ada beberapa yang diaspirasikan oleh Pak Gubernur, salah satunya tentang persoalan-persoalan yang dihadapi terkait dengan MotoGP. Ini akan beberapa persoalan-persoalan teknis, yang bukan sekadar teknis sebenarnya, karena ini mungkin ada persaingan antarnegara. Mungkin ini butuh atensi lebih dari pemerintah pusat,” jelas Chusnunia.
Atraksi Wisata Didorong Dongkrak Belanja di UMKM
Komisi VII DPR menilai pengembangan pariwisata perlu diarahkan untuk meningkatkan lama tinggal dan belanja wisatawan sehingga UMKM lokal memperoleh manfaat ekonomi lebih besar.
Chusnunia mengatakan peningkatan lama tinggal wisatawan membutuhkan pilihan atraksi, hiburan, kuliner, dan pengalaman wisata yang lebih beragam.
“Ketika kita mau dorong angka stay, kita mau dorong angka spending-nya lebih banyak, mesti kita banyak jualan, variasi hiburannya apa. Nah, nanti variasi hiburan mendorong angka stay, mendorong konsumsi di UMKM, itu satu sama lain, angkanya saling terkait,” terang Chusnunia.
Diversifikasi tersebut juga diperlukan untuk mengakomodasi karakter wisatawan mancanegara yang berbeda, termasuk wisatawan asal Timur Tengah yang dinilai membutuhkan pilihan selain wisata pantai.
“Tadi keluhannya yang Timur Tengah, kita belum bisa banyak kasih variasi atraksi,” ungkapnya.
Komisi VII DPR kemudian mendorong Kementerian Pariwisata membantu Pemerintah Provinsi NTB menyelesaikan persoalan pengembangan destinasi, baik melalui dukungan pemerintah maupun dengan menarik investasi.
“Jadi misalkan persoalan yang dihadapi Pemprov NTB hari ini, Kementerian Pariwisata bisa hadir. Misalkan tidak ada APBN pun mendatangkan investasi misalnya, jadi bareng-bareng untuk menyelesaikan persoalan,” pungkasnya.
- Penulis :
- Aditya Yohan
