HOME  ⁄  Nasional

Neng Eem Menekankan Tiga Prinsip Humas Pemerintah untuk Kawal Sidang Tahunan MPR 2026

Oleh Aditya Yohan
SHARE   :

Neng Eem Menekankan Tiga Prinsip Humas Pemerintah untuk Kawal Sidang Tahunan MPR 2026
Foto: (Sumber :Ketua Fraksi PKB MPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz menyampaikan tiga prinsip kehumasan pemerintah dalam mengawal publikasi Sidang Tahunan MPR RI 2026 yang informatif, kolaboratif, dan kredibel..)

Pantau - Ketua Fraksi PKB MPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz menekankan tiga prinsip utama yang harus menjadi pedoman kehumasan pemerintah dalam mengawal publikasi Sidang Tahunan MPR RI 2026, yakni informatif, kolaboratif, dan kredibel.

Neng Eem menyampaikan prinsip tersebut dalam Forum Tematik Bakohumas MPR RI di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (11/8/2026).

Menurutnya, ketiga prinsip itu diperlukan agar informasi mengenai Sidang Tahunan MPR dapat dipahami secara luas, akurat, dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

“Pertama, informatif. Informasi yang kita sebarkan wajib terverifikasi dan dapat dipertanggungjawabkan keterlacakannya,” ujarnya.

Bakohumas Diminta Bangun Narasi yang Selaras

Neng Eem mengatakan penyampaian informasi harus disesuaikan dengan karakteristik masyarakat dan perkembangan media sosial sehingga bahasa birokrasi yang kaku dapat menjadi informasi yang mudah dipahami.

Prinsip kedua yang ditekankan adalah kolaboratif dengan mendorong kehumasan pemerintah meninggalkan ego sektoral dan membangun sinergi antarlembaga.

“Bakohumas harus bertindak sebagai orkestrator komunikasi publik. Kita harus bergerak dalam satu narasi yang sama. Satu sumber kebenaran dengan seribu cara penyampaian yang selaras dan bertanggung jawab,” tegasnya.

Adapun prinsip ketiga adalah kredibel karena kepercayaan masyarakat dinilai tidak dapat dibangun hanya melalui klaim, tetapi harus dirawat secara konsisten dalam setiap komunikasi pemerintah.

“Kredibilitas juga menuntut komunikasi dua arah. Humas yang hebat tidak hanya pandai berbicara atas nama negara, tetapi juga memiliki telinga untuk mendengarkan dan hati yang berempati terhadap keraguan maupun kritik masyarakat,” katanya.

Komunikasi Publik Harus Berjalan Dua Arah

Neng Eem menegaskan humas pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai juru bicara kebijakan, tetapi juga harus mampu mendengarkan kritik serta memahami kondisi masyarakat.

Ia turut mendorong penerapan nilai-nilai Pancasila dalam komunikasi publik, mulai dari kejujuran dalam menyampaikan informasi, kemanusiaan dan empati, mempererat persatuan, menjelaskan proses musyawarah, hingga memastikan pemerataan akses informasi.

Neng Eem mengajak seluruh insan Bakohumas memanfaatkan Sidang Tahunan MPR RI 2026 sebagai momentum memperkuat sinergi dan menghadirkan komunikasi publik yang jelas, menyeluruh, inovatif, kolaboratif, serta kredibel.

“Kehumasan yang hebat bukanlah kehumasan yang paling banyak bicara, melainkan kehumasan yang paling dipercaya,” pungkasnya.

Forum tersebut turut dihadiri jajaran Sekretariat Jenderal MPR RI serta perwakilan sejumlah kementerian dan lembaga.

Penulis :
Aditya Yohan