Pantau - Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polkam) RI mempercepat penanganan sosial pascakonflik di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi di Kantor Kemenko Polkam, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, yang dipimpin Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polkam RI Mayjen TNI Heri Wiranto.
Rapat tingkat eselon I itu diikuti perwakilan kementerian dan lembaga terkait serta dihadiri Bupati Jayawijaya Atenius Murib dan Wakil Bupati Lanny Jaya Fredi G Tabuni.
Heri menjelaskan rapat diperlukan untuk menyelaraskan percepatan penanganan sosial pascakonflik melalui koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian yang melibatkan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta aparat keamanan.
Rapat tersebut sekaligus menjadi tindak lanjut atas surat permohonan yang disampaikan Bupati Jayawijaya Atenius Murib.
Rehabilitasi dan Pemulihan Masyarakat Jadi Prioritas
Heri menegaskan koordinasi dilakukan untuk memastikan rehabilitasi, rekonstruksi, dan pemulihan masyarakat terdampak dapat berjalan secara terpadu, efektif, dan berkelanjutan.
"Tentu rakor ini untuk mewujudkan proses rehabilitasi, rekonstruksi dan pemulihan masyarakat terdampak yang terpadu, efektif dan berkelanjutan," katanya.
Menurut Heri, langkah tersebut juga sejalan dengan pesan Presiden RI Prabowo Subianto dalam rapat koordinasi nasional antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Pesan Presiden menekankan bahwa pelaksanaan hak asasi manusia tidak cukup sebatas konsep, tetapi harus diwujudkan secara nyata melalui peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.
"Pesan bapak presiden saat itu adalah hak asasi manusia harus diwujudkan dalam bentuk nyata. Implementasi hak asasi manusia harus diwujudkan dalam bentuk nyata, yakni melalui kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat yang layak," ujarnya.
Rapat koordinasi juga diarahkan untuk memastikan kebijakan penanganan pascakonflik berjalan terpadu, komprehensif, dan berkelanjutan antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah, TNI-Polri, serta pemangku kepentingan terkait.
Salah satu fokus pemerintah adalah mempercepat rehabilitasi permukiman warga dan fasilitas umum yang terdampak konflik.
Pemerintah juga menargetkan pemulihan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, penguatan stabilitas keamanan wilayah, peningkatan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, serta percepatan pembangunan pascakonflik.
"Pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat terdampak, penguatan stabilitas keamanan wilayah serta mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan percepatan pembangunan pascakonflik di Jayawijaya," katanya.
Lima Poin Percepatan Penanganan Pascakonflik
Dalam rapat tersebut, pemerintah merumuskan lima poin penting sebagai landasan percepatan penanganan pascakonflik di Jayawijaya.
Poin pertama menegaskan negara harus hadir secara nyata dalam pemulihan masyarakat terdampak melalui penguatan keamanan, rehabilitasi dan rekonstruksi, penyediaan pelayanan dasar, serta pemulihan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
Poin kedua menekankan penguatan koordinasi antara kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, TNI-Polri, serta pemangku kepentingan untuk menyinkronkan langkah, program, dan pembiayaan penanganan pascakonflik.
Poin ketiga menyoroti perlunya kejelasan sektor utama atau leading sector serta pembagian peran antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan terkait agar penanganan berjalan efektif dan tidak terjadi tumpang tindih program.
Poin keempat adalah percepatan validasi data korban, pengungsi, kerusakan sarana dan prasarana, penerima bantuan, serta kebutuhan masyarakat di lapangan.
Data yang telah divalidasi akan menjadi dasar penyusunan rencana aksi dan penganggaran agar program serta bantuan diberikan secara tepat sasaran.
Poin kelima menekankan pentingnya menjaga stabilitas politik, keamanan, dan perdamaian di Jayawijaya untuk mencegah konflik kembali terjadi.
Upaya tersebut dilakukan melalui deteksi dini, pengamanan yang terukur, pendekatan dialogis, serta pelibatan tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat.
Secara keseluruhan, hasil rapat menekankan keterpaduan pemulihan keamanan, pembangunan kembali fasilitas dan permukiman, pelayanan dasar, pemulihan sosial-ekonomi, serta pendekatan dialogis agar penanganan pascakonflik di Jayawijaya berlangsung efektif dan berkelanjutan.
- Penulis :
- Leon Weldrick
