Pantau - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan PLN segera meninggalkan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) dengan total kapasitas sekitar 13 gigawatt (GW) dan menggantinya dengan sumber energi nonfosil yang lebih bersih.
Kebijakan de-dieselisasi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat kemandirian energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap bahan bakar minyak (BBM) impor.
Prabowo menyampaikan kebijakan itu dalam acara peresmian motor listrik nasional di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis, 13 Agustus 2026.
"PLN harus tinggalkan pembangkit listrik dari diesel, kurang lebih 13 gigawatt harus segera kita tinggalkan, dan sumber-sumber energi lainnya ternyata sungguh sangat banyak, sungguh sangat banyak," kata Prabowo.
Kurangi Ketergantungan terhadap BBM Impor
Prabowo menjelaskan peralihan dari pembangkit berbahan bakar diesel diperlukan agar Indonesia dapat mewujudkan kemandirian energi dan mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari negara lain.
Menurut Prabowo, Indonesia setiap tahun harus mengeluarkan sekitar 28 miliar dolar AS hingga 30 miliar dolar AS untuk mengimpor BBM.
Presiden menilai Indonesia sebenarnya memiliki kekayaan sumber daya energi alternatif yang besar dan lebih bersih dibandingkan energi berbasis fosil.
Energi surya menjadi salah satu sumber energi alternatif yang dinilai mempunyai potensi besar untuk dikembangkan di berbagai wilayah Indonesia.
Selain energi surya, Prabowo menyebut para ilmuwan dan peneliti Indonesia terus menemukan potensi energi alternatif lainnya, termasuk cadangan hidrogen alam.
"Ternyata, sungguh sangat banyak, sungguh sangat banyak, dari minggu ke minggu, para ilmuwan kita, para peneliti kita menemukan hasil-hasil luar biasa, cadangan hidrogen alam sangat besar, (begitu juga dengan, red.) cadangan (energi alternatif, red) lain," ungkap Prabowo.
Berbagai potensi tersebut membuat Prabowo optimistis Indonesia dapat memenuhi kebutuhan energinya secara mandiri dan mengurangi ketergantungan terhadap negara lain.
Menurut dia, ketergantungan energi terhadap pihak luar dapat membuat Indonesia ikut terkena dampak konflik bersenjata maupun perang dagang yang terjadi di negara lain.
"Kita butuh untuk tidak tergantung kepada energi di luar negara kita. Kita terlalu besar untuk menggantungkan diri kepada pihak luar, terlalu besar. Ada perang di tempat yang jauh, rakyat kita bisa korban. Kita enggak ada kepentingan. Ada pertikaian di mana, ada perang dagang di mana, kita kena. Kita selalu dihantui, tidak bisa! Ternyata, kalau kita belajar dengan bener. Tidak usah terlalu lama, kita mengerti Indonesia memiliki kekuatan luar biasa. Indonesia memiliki sumber daya alam luar biasa, tinggal kita bisa atau tidak menjaga dan mengelolanya," kata Prabowo.
Pemerintah Targetkan PLTS 100 GW dalam Empat Tahun
Sejalan dengan percepatan penutupan PLTD, pemerintah menyiapkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dengan total kapasitas mencapai 100 GW di berbagai wilayah Indonesia.
Prabowo menargetkan pembangunan PLTS berkapasitas 100 GW tersebut dapat diselesaikan dalam waktu empat tahun.
Khusus pada 2026, pemerintah menargetkan pembangunan PLTS dengan kapasitas mencapai 30 GW.
"Tahun ini saja, target kita 30 gigawatt," tegas Prabowo.
Program tersebut secara keseluruhan diarahkan untuk mempercepat de-dieselisasi, meningkatkan pemanfaatan energi bersih, menekan kebutuhan BBM impor, dan memperkuat kemandirian energi Indonesia.
- Penulis :
- Leon Weldrick
