Pantau - Presiden Prabowo Subianto menyatakan restrukturisasi dan efisiensi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berhasil menghemat keuangan negara lebih dari Rp50 triliun sepanjang 2026 dengan memangkas berbagai biaya operasional perusahaan pelat merah.
Prabowo menyampaikan capaian tersebut dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2026 di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Menurut Prabowo, penghematan berasal antara lain dari gaji direksi dan komisaris, sewa gedung, sewa kendaraan, serta perjalanan dinas setelah pemerintah melakukan perampingan jumlah BUMN.
"Ini mungkin adalah restrukturisasi korporasi terbesar di dunia. Dengan perampingan jumlah BUMN, hari ini kita telah hemat overhead sekitar Rp50 triliun. Hanya dari gaji direksi, komisaris, sewa gedung, sewa mobil, perjalanan dinas, kita sudah bisa menghemat Rop50 triliun lebih," kata Presiden Prabowo.
Pemerintah Targetkan Maksimal 300 BUMN
Prabowo mengatakan pemerintah telah menutup 290 BUMN dari total 1.074 perusahaan karena dinilai tidak memberikan keuntungan dan justru menimbulkan kerugian.
Pemerintah menargetkan jumlah perusahaan pelat merah tersisa maksimal 300 BUMN pada akhir 2026.
Prabowo menegaskan pemerintah hanya akan mempertahankan BUMN yang produktif dan mampu menciptakan nilai tambah bagi masyarakat.
"(Sebanyak) 750 BUMN lebih akan kita tutup. Hanya yang produktif, hanya yang menciptakan nilai tambah untuk rakyat akan kita pertahankan," kata Prabowo.
Perampingan tersebut ditargetkan mampu meningkatkan penghematan keuangan negara hingga lebih dari Rp70 triliun pada akhir Desember 2026.
Penghematan Bisa Dialokasikan untuk Puskesmas dan Sekolah
Prabowo mengatakan dana hasil efisiensi BUMN dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan masyarakat, mulai dari perbaikan puskesmas dan renovasi sekolah hingga penyediaan rumah.
"Target kita Desember 31 2026, kita harus menghemat Rp70 triliun lebih. Kita bisa bayangkan dengan Rp50 triliun, berapa puskesmas bisa kita perbaiki, berapa sekolah bisa direnovasi, berapa rumah bisa kita berikan kepada rakyat," terang Presiden Prabowo.
Restrukturisasi BUMN tersebut menjadi bagian dari kebijakan pemerintah untuk mengurangi pengeluaran yang dinilai tidak produktif sekaligus mengarahkan anggaran kepada program yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan dalam rangkaian Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI menjelang HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang mengusung tema "Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur".
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
