Pantau - Anggota Komisi XI DPR RI Andi Yuliani Paris mendorong pemerintah memprioritaskan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan dalam penyusunan APBN 2027 agar pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan hingga tingkat daerah.
Andi menyampaikan hal tersebut menjelang Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, serta Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Menurut Andi, momentum 81 tahun Indonesia perlu digunakan untuk kembali melihat amanat Pembukaan UUD 1945, terutama cita-cita memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
“Dua hal yang penting itu harus menjadi prioritas pembangunan di 2027. Kalau kita mengatakan prioritas, itu harus terlihat dalam APBN nantinya, APBN 2027,” ujar Andi.
Ketimpangan Pembangunan Daerah Jadi Sorotan
Andi menilai ketimpangan pembangunan antardaerah masih menjadi persoalan yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah meskipun pertumbuhan ekonomi secara nasional dinilai cukup baik.
Menurutnya, capaian pertumbuhan ekonomi nasional belum sepenuhnya menggambarkan kondisi di seluruh provinsi dan kabupaten karena terdapat daerah yang pertumbuhannya masih tertinggal.
“Pertumbuhan ekonomi kita secara nasional cukup bagus, tapi itu di-support oleh beberapa provinsi. Ada beberapa provinsi mungkin pertumbuhan ekonominya sangat jauh dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional,” katanya.
Politisi Fraksi PAN tersebut meminta pemerintah mengevaluasi program yang masih bersifat sentralistik dan lebih mengarahkan kebijakan untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal.
Selain pertumbuhan ekonomi, Andi menekankan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di setiap kabupaten dan provinsi perlu menjadi salah satu perhatian dalam APBN 2027.
Menurutnya, peningkatan IPM berkaitan dengan sejumlah aspek, mulai dari pendidikan dan partisipasi sekolah hingga daya beli masyarakat.
Andi juga menilai angka putus sekolah yang masih tinggi di sejumlah daerah harus mendapatkan perhatian pemerintah dalam menentukan prioritas pembangunan.
Konektivitas Dinilai Bisa Dongkrak Ekonomi Daerah
Andi turut menyoroti pentingnya pembangunan konektivitas melalui program Instruksi Presiden (Inpres), terutama untuk membuka akses bagi wilayah yang masih terisolasi.
“Konektivitas antara satu wilayah dengan wilayah lain, terutama daerah-daerah terisolir, itu pasti bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Pembangunan konektivitas tersebut dinilai menjadi salah satu langkah untuk mendorong aktivitas ekonomi sekaligus memperkecil kesenjangan pembangunan antardaerah.
Andi menegaskan DPR akan mengawal anggaran pemerintah agar pembangunan tidak hanya berorientasi pada angka pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan dan daya beli masyarakat di daerah.
“DPR tentu akan mengawal anggaran-anggaran pemerintah untuk memprioritaskan peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik dalam bentuk pertumbuhan ekonomi di tingkat yang lebih kecil, bukan hanya nasional, dan juga daya beli masyarakat,” tandas Andi.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
