Pantau - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengusut oknum yang terlibat aktivitas tambang ilegal wajib dilaksanakan TNI, Polri, serta seluruh jajaran pemerintah sesuai kewenangannya.
Supratman menyampaikan pernyataan tersebut di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026), setelah menyimak Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto.
"Jadi, tidak perlu minta validasi kepada siapa-siapa. Bukan berarti Presiden tidak tahu semua yang terjadi, kan? Jadi, saya tidak mau masuk ke situ, Presiden yang sudah menyampaikan itu dan itu wajib dilaksanakan bukan hanya kepada TNI-Polri, tetapi kepada seluruh pembantu-pembantu beliau," kata Supratman.
Prabowo Ingatkan Pejabat Tak Bertindak Melawan Kepentingan Rakyat
Supratman mengatakan Presiden berulang kali mengingatkan jajaran pemerintah agar berhati-hati dan tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat.
Menurut dia, Presiden juga menegaskan tidak akan memberikan pembelaan kepada pejabat yang melakukan tindakan tidak sesuai dengan keinginan rakyat.
"Setiap saat kami bertemu pesannya cuma satu, 'hati-hati.' Sudah. Saya tidak akan pernah bela kalian kalau melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan keinginan rakyat. Itu selalu Presiden sudah ngomong kayak gitu," ujar dia.
Arahan tersebut disampaikan di tengah penegasan Presiden agar aparat mengusut keterlibatan oknum dalam aktivitas tambang ilegal.
Menkum Sebut Pidato Prabowo Mencakup Berbagai Aspek
Terkait Pidato Kenegaraan Presiden dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI Tahun 2026, Supratman menilai substansi yang disampaikan mencakup berbagai aspek pembangunan dan kinerja pemerintah.
"Saya rasa holistik ya. Holistik, semua aspek beliau akui bahwa hasil capaian tetapi belum maksimal dan semua diminta bagi pembantu-pembantunya untuk terus bekerja keras untuk mewujudkan apa yang menjadi target goal kita menyejahterakan kehidupan bangsa dan negara," kata dia.
Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, dalam rangka menyambut HUT Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Agenda kenegaraan tersebut mengusung tema "Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur" serta memuat penyampaian laporan kinerja lembaga negara dan Pidato Kenegaraan Presiden.
Pemerintah juga menampilkan video mengenai capaian kinerja dalam rangkaian sidang tersebut.
- Penulis :
- Aditya Yohan
