Pantau - Kementerian Sosial (Kemensos) dan Serikat Penggerak Pendidikan Masyarakat Indonesia (SP2MI) sepakat membangun sinergi strategis untuk memperluas penanganan lebih dari 4 juta anak tidak sekolah (ATS) melalui program penyetaraan pendidikan di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan data resmi menunjukkan jumlah anak tidak sekolah di Indonesia telah mencapai lebih dari 4 juta orang dan jumlah sebenarnya berpotensi lebih besar.
"Kami menemukan banyak orang di jalan, yang tidak sekolah, ATS (Anak Tidak Sekolah) itu 4 juta (orang) lebih, itu data resminya. Saya kira selalu data kita fenomena gunung es, bisa jauh lebih besar, terutama SD tidak meneruskan ke SMP besar sekali," kata Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf dalam keterangan di Jakarta, Jumat.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah banyaknya anak yang telah mengikuti atau menyelesaikan pendidikan SD tetapi tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP.
Kemensos Siapkan Gedung, SP2MI Sediakan Tenaga Pengajar
Kesepakatan kolaborasi tersebut dibahas dalam pertemuan antara Gus Ipul dan Ketua Umum SP2MI Amirudin di Kantor Kemensos sebagai tindak lanjut Silaturahmi Nasional (Silatnas) SP2MI 2026 yang digelar di TMII, Jakarta Timur, pada 25 Juni 2026.
Kolaborasi akan difokuskan pada perluasan akses pendidikan bagi anak dan remaja dari keluarga kurang mampu yang sebelumnya tidak sempat memperoleh pendidikan formal.
Anak dan remaja tersebut nantinya mendapatkan kesempatan mengikuti pendidikan kesetaraan melalui PKBM.
Dalam pembagian peran, Kemensos akan menyediakan tempat untuk penyelenggaraan PKBM dengan memanfaatkan gedung Sekolah Rakyat rintisan yang berada di Sentra Kemensos.
Gedung tersebut sudah tidak digunakan untuk kegiatan Sekolah Rakyat rintisan setelah para siswanya dipindahkan ke Sekolah Rakyat permanen.
Sementara itu, SP2MI akan menyediakan tenaga pengajar untuk mendidik penerima manfaat program penyetaraan pendidikan.
"Penyediaan tenaga pengajar, itu yang kita kerja sama. Ini kerja sama mulai kecil-kecil dulu, nanti secara nasional," ujar Gus Ipul.
Kolaborasi tersebut akan dimulai dalam skala kecil sebelum dikembangkan secara nasional.
SP2MI dinilai memiliki kapasitas mendukung program karena anggotanya tersebar di berbagai daerah dan banyak berkecimpung dalam pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C.
Pengalaman tersebut membuat anggota SP2MI memiliki pengetahuan langsung dalam menjangkau anak dan masyarakat yang berada di luar sistem pendidikan formal.
Penyetaraan Jadi Jembatan Menuju Sekolah Rakyat
Gus Ipul juga mendorong kerja sama Kemensos dan SP2MI disinergikan dengan program Sekolah Rakyat untuk menjangkau masyarakat yang sebelumnya tidak pernah sekolah atau mengalami putus sekolah.
Dalam skema tersebut, calon siswa Sekolah Rakyat dapat terlebih dahulu mengikuti pendidikan kesetaraan melalui PKBM sebelum melanjutkan pendidikan formal sesuai jenjang masing-masing.
"Karena (Sekolah Rakyat) ini kan menjangkau orang-orang yang tidak masuk sistem pendidikan formal, karena biaya, banyak sebab lah, terutama karena ekonomi. Tidak mungkin, ketika menemukan remaja usia 24 tahun, kita anggap tua terus tidak kita terima. Kan dia tidak pernah sekolah, ya harus diproses, tapi disetarakan dulu di PKBM," jelas Gus Ipul.
Menurut Gus Ipul, persoalan ekonomi menjadi salah satu penyebab utama masyarakat tidak dapat masuk atau bertahan dalam sistem pendidikan formal.
Ia mencontohkan remaja berusia 24 tahun yang tidak pernah mengenyam pendidikan tetap perlu memperoleh kesempatan belajar dan tidak semestinya langsung ditolak karena telah melewati usia sekolah.
Proses penyetaraan melalui PKBM diharapkan dapat menjadi jalan bagi mereka untuk memperoleh pendidikan sebelum melanjutkan ke jenjang yang sesuai.
"Ini dalam rangka percepatan supaya yang tidak sekolah bisa sekolah, yang buta huruf bisa membaca, yang tidak punya ijazah punya ijazah, supaya mereka bisa bekerja," kata Gus Ipul.
Program tersebut sekaligus diarahkan untuk membantu masyarakat yang buta huruf agar dapat membaca serta memberikan kesempatan bagi mereka yang belum memiliki ijazah untuk memperoleh ijazah sehingga peluang mendapatkan pekerjaan semakin terbuka.
SP2MI Siapkan SDM dan Rencana Nota Kesepahaman
Ketua Umum SP2MI Amirudin mengatakan pihaknya akan mempersiapkan sumber daya manusia yang menjadi tenaga pengajar di Sentra Kemensos sekaligus memberikan pelatihan sebelum mereka ditempatkan.
"Kita akan tindaklanjuti dengan mungkin nota kesepahaman dengan Kemensos melalui Pak Dirjen Rehsos, tadi sudah kita coba minta kontak personnya, supaya ini segera direalisasikan," kata Amirudin.
SP2MI berencana menindaklanjuti kolaborasi tersebut melalui kemungkinan penyusunan nota kesepahaman bersama Kemensos melalui Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kemensos Supomo, Tenaga Ahli Mensos Bidang Perencanaan Evaluasi Kebijakan Strategis Andy Kurniawan, Ketua SP2MI Jawa Tengah Abdul Munir, Ketua SP2MI Pekalongan Syamsul, serta sejumlah pihak terkait lainnya.
- Penulis :
- Shila Glorya
