Pantau - Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati menyerukan penguatan koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Sosial, dan seluruh pihak terkait untuk mempercepat penanganan korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).
"Koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, Kementerian Sosial, dan seluruh pihak terkait, harus berjalan optimal agar kebutuhan masyarakat dapat segera terpenuhi," ujar Sari dikutip di Jakarta, Selasa (18/8/2026).
Sari sebelumnya bersama Satgas Penanggulangan Pasca Bencana (Galapana) DPR RI meninjau langsung lokasi terdampak gempa di NTT.
DPR Tinjau Penanganan Korban Gempa
Dalam peninjauan tersebut, Satgas Galapana DPR RI melihat kondisi masyarakat terdampak sekaligus mendengarkan laporan pemerintah daerah dan instansi terkait mengenai pelaksanaan tanggap darurat.
DPR RI juga meminta kepastian pemenuhan kebutuhan korban berupa logistik, layanan kesehatan, hunian sementara, serta bantuan sosial yang disalurkan BNPB dan Kementerian Sosial.
Sari menegaskan DPR RI akan terus mengawal penanganan dan rehabilitasi pascabencana hingga masyarakat terdampak dapat kembali beraktivitas dengan aman dan normal.
Ribuan Warga Mengungsi dan Rumah Rusak
Gempa bermagnitudo 7,7 mengguncang wilayah Kabupaten Nagekeo, NTT, pada Sabtu (15/8/2026) pukul 05.58 WITA.
Berdasarkan catatan BNPB hingga Minggu (16/8/2026) malam, sebanyak 54 warga meninggal dunia, 199 orang mengalami luka-luka, 9.963 orang mengungsi, dan 1.528 kepala keluarga terdampak.
BNPB juga mencatat 2.403 rumah mengalami kerusakan, terdiri atas 1.543 rumah rusak berat, 328 rusak sedang, dan 532 rusak ringan.
Gempa tersebut turut merusak 22 fasilitas pendidikan dan berdampak terhadap 88 fasilitas pendidikan lainnya.
Sebanyak 211 fasilitas kesehatan juga terdampak, terdiri atas 21 rumah sakit dan 190 puskesmas.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
