Pantau - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) membutuhkan sekitar 4.000 pegawai tambahan untuk mendukung pelaksanaan sejumlah program prioritas nasional, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), serta pendampingan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan jumlah pegawai lembaganya saat ini sebanyak 6.431 orang, sedangkan kebutuhan ideal mencapai 10.710 orang.
"Badan POM dengan keterbatasan yang kita miliki yang jumlah pegawainya 6.431 orang, yang pada prinsipnya berdasarkan kebutuhan sebetulnya kita butuhkan 10.710 orang. Jadi baru sekitar 60 persen ketercukupan," kata Taruna di Jakarta, Selasa (18/8/2026).
BPOM Mengawasi Ribuan SPPG dan Koperasi Desa
Kebutuhan sumber daya manusia tersebut berkaitan dengan tanggung jawab BPOM dalam mendukung 32.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan 83.000 KDMP.
BPOM juga mendapatkan penugasan untuk membantu sebanyak 4,3 juta UMKM.
Selain program prioritas tersebut, BPOM menghadapi tantangan pengawasan peredaran obat, makanan, kosmetik, dan suplemen yang semakin banyak berlangsung melalui platform digital dan melintasi batas negara.
"Tahun lalu saja kami mengidentifikasi 1,3 juta tautan yang menyangkut ketidaksesuaian aturan, artinya terdapat pelanggaran yang sifatnya online. Jadi mayoritas pelanggaran-pelanggaran yang berhubungan dengan obat dan makanan, termasuk kosmetik, suplemen, dan seterusnya itu pada umumnya sekarang dijual secara online. Dan itu tidak berdasarkan dari negara mana," katanya.
BPOM juga berstatus sebagai salah satu Otoritas Terdaftar WHO atau WHO-Listed Authority dan mendapat tugas memastikan rempah-rempah yang dikirim ke Amerika Serikat memiliki sertifikasi dari BPOM.
BPOM Dorong Pemanfaatan AI dalam Pengelolaan SDM
Taruna mengatakan peningkatan beban kerja tersebut perlu dihadapi dengan sumber daya manusia yang kompeten sekaligus pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk mendukung pencegahan dan penindakan.
"Jika didasarkan pada sistem penilaian yang objektif, maka sebagai manusia, sebagai pemimpin, tentu ada aspek-aspek subjektif kepentingan yang akan melibatkan kita sebagai pengambil keputusan. Oleh karena itu dengan pemanfaatan sistem meritokrasi BPOM yang berbasis SDM dengan berbasis penggunaan AI, artinya objektivitas semakin ditingkatkan," katanya.
Menurut Taruna, AI tetap berfungsi sebagai alat bantu, sedangkan kebijaksanaan manusia, terutama para pemimpin, menjadi unsur utama dalam pengambilan keputusan.
"Transformasi digital dalam pengelolaan SDM tidak akan pernah berhasil jika hanya berfokus pada teknologi," katanya.
BPOM menilai penguatan jumlah dan kompetensi pegawai serta pemanfaatan teknologi diperlukan untuk menunjang pengawasan obat dan makanan di tengah bertambahnya tugas lembaga dan berkembangnya pola pelanggaran secara digital.
- Penulis :
- Aditya Yohan
