Pantau - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi mendorong rencana transformasi fasilitas kesehatan mulai 2027 tidak hanya berfokus pada pembangunan dan renovasi fisik, tetapi juga memperkuat kualitas tenaga kesehatan, ketersediaan obat dan alat kesehatan, serta mutu pelayanan kepada masyarakat.
Pemerintah menyiapkan hampir 10.000 proyek Puskesmas serta pembangunan dan penguatan ratusan rumah sakit daerah sebagai bagian dari rencana yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam Pidato Nota Keuangan dan RAPBN 2027 di DPR RI, Jumat (14/8/2026).
“Saya menyambut baik rencana Presiden Prabowo Subianto untuk memperbaiki 10.000 Puskesmas dan 441 RSUD mulai tahun 2027. Ini merupakan langkah yang sangat penting untuk memperkuat fondasi pelayanan kesehatan masyarakat,” kata Nurhadi melalui keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (18/8/2026).
Nurhadi menilai pembangunan fasilitas harus dibarengi pemenuhan standar pelayanan agar perbaikan gedung memberikan dampak langsung kepada pasien.
“Jangan sampai kita hanya membangun gedung yang bagus, tetapi di dalamnya kekurangan dokter, tenaga kesehatan, obat-obatan, alat kesehatan, bahkan tidak mampu memberikan pelayanan dasar secara optimal,” tegasnya.
Daerah Terpencil Perlu Mendapat Perhatian
Nurhadi meminta pemerintah memastikan perbaikan Puskesmas meningkatkan layanan kesehatan ibu dan anak, imunisasi, deteksi penyakit, hingga penanganan penyakit kronis.
Ia juga meminta perhatian khusus diberikan kepada Puskesmas di daerah terpencil, terluar, tertinggal, kepulauan, dan wilayah yang menghadapi kendala geografis.
“Jangan sampai standar pembangunan hanya melihat kondisi fisik bangunan, tetapi mengabaikan kesenjangan akses dan kualitas pelayanan,” ujarnya.
Untuk 441 RSUD, Nurhadi berharap program pemerintah sekaligus memperkuat sistem rujukan dan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sehingga masyarakat tidak harus pergi ke kota besar akibat keterbatasan dokter spesialis, alat kesehatan, maupun kapasitas pelayanan di daerah.
Ia juga menilai pembangunan dan revitalisasi Laboratorium Kesehatan Masyarakat perlu ditempatkan sebagai bagian dari ekosistem pelayanan kesehatan secara menyeluruh.
“Puskesmas kuat, RSUD kuat, tenaga kesehatan tersedia, obat dan alat kesehatan terjamin, sistem rujukan berjalan, dan pembiayaan melalui JKN juga harus berkelanjutan,” tuturnya.
DPR Akan Mengawal Pelaksanaan Program
Nurhadi menegaskan DPR akan mengawal program tersebut agar anggaran pemerintah tidak hanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, tetapi menghasilkan peningkatan kualitas pelayanan yang dirasakan masyarakat.
“Apakah setelah program ini berjalan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih mudah, lebih cepat, lebih berkualitas, dan lebih terjangkau?” ujarnya.
“Jangan hanya membangun fasilitas kesehatan, tetapi bangun juga kualitas manusianya (SDM nakes), sistemnya, dan pelayanannya,” pungkas Nurhadi.
Pemerintah menyiapkan 1.988 proyek pembangunan Puskesmas baru dan renovasi terhadap 8.001 Puskesmas dengan kerusakan sedang.
Sebanyak 4.962 proyek lainnya ditujukan untuk pemenuhan prasarana seperti ambulans, pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), dan internet sehingga total intervensi di tingkat Puskesmas mencapai 14.951 proyek.
Pada tingkat rumah sakit, pemerintah mengusulkan pembangunan Gedung Pelayanan Medis atau Central Medical Unit (CMU) di 402 RSUD dan tujuh rumah sakit baru serta pembangunan gedung pelayanan medis di 32 rumah sakit jiwa.
Pemerintah juga merencanakan 654 proyek Laboratorium Kesehatan Masyarakat yang terdiri atas 172 pembangunan baru, 318 renovasi, dan 164 proyek pemenuhan prasarana.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
