Pantau - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama para operator transportasi publik berbasis jalan dan rel sepakat memperkuat koordinasi antarmoda agar penanganan gangguan layanan dan kondisi darurat berlangsung lebih cepat, terintegrasi, serta tetap menjaga mobilitas masyarakat.
Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman tentang Peningkatan Resiliensi Kelangsungan Usaha dan Tanggap Darurat Transportasi Publik Jakarta di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa, 18 Agustus 2026.
Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Yustinus Prastowo menilai kolaborasi seluruh operator semakin penting seiring berkembangnya jaringan transportasi publik di Jakarta.
Menurut Yustinus, tantangan transportasi publik saat ini bukan hanya berkaitan dengan luasnya jangkauan layanan, melainkan juga konektivitas perjalanan masyarakat dari titik awal hingga tujuan akhir.
"Sinergi antarmoda menjadi hal yang sangat penting karena tantangan utama kita bukan sekadar jangkauan (coverage), melainkan konektivitas first and last mile agar mobilitas masyarakat benar-benar dimudahkan," kata Yustinus.
Integrasi Layanan dan Pembayaran Diperkuat
Pembangunan transportasi publik juga diarahkan untuk mengurangi waktu perjalanan masyarakat sehingga waktu yang tersedia dapat digunakan untuk berbagai kegiatan yang lebih produktif.
"Kita membangun transportasi publik yang andal untuk bersama-sama 'membeli waktu' sebagai investasi masa depan agar masyarakat tidak menghabiskan waktu produktifnya terjebak kemacetan di jalan," kata Yustinus.
Selain koordinasi operasional, Pemprov DKI Jakarta mendorong peningkatan integrasi layanan di antara berbagai moda transportasi publik.
Integrasi sistem pembayaran antarmoda turut menjadi bagian penting dalam penguatan ekosistem transportasi publik Jakarta dan diarahkan dengan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Penguatan integrasi transportasi tersebut juga diharapkan menjadi salah satu pencapaian penting menjelang peringatan ulang tahun ke-500 Jakarta.
Melalui kerja sama tersebut, Pemprov DKI Jakarta dan para operator akan meningkatkan pertukaran informasi mengenai kondisi operasional transportasi publik.
Para operator juga akan mempersiapkan alternatif perjalanan antarmoda apabila terjadi gangguan pada salah satu layanan serta meningkatkan kesiapan bersama dalam menghadapi kondisi darurat.
Direktur Utama PT Transportasi Jakarta Welfizon Yuza menjelaskan nota kesepahaman tersebut memformalkan mekanisme koordinasi antaroperator yang selama ini telah dijalankan ketika terjadi gangguan operasional.
"Penandatanganan nota kesepahaman ini memperkuat koordinasi, percepatan pertukaran informasi, penyediaan rute alternatif antarmoda, serta kesiapsiagaan bersama dalam kondisi darurat," kata Welfizon.
Command Center Terintegrasi Disiapkan
Pengembangan Command Center terintegrasi direncanakan menjadi salah satu tahapan lanjutan untuk memperkuat koordinasi di antara seluruh penyelenggara transportasi publik.
Keberadaan Command Center tersebut diharapkan mempercepat respons tanggap darurat antarmoda sekaligus menjaga keberlanjutan pelayanan secara adaptif dan berkelanjutan.
Saat ini, integrasi layanan transportasi publik Jakarta telah didukung 74 titik fasilitas antarmoda.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 43 titik terhubung dengan layanan KRL, 12 titik mendukung integrasi dengan LRT Jabodebek, 13 titik dengan MRT Jakarta, dan enam titik dengan LRT Jakarta.
Sepanjang Triwulan II 2026, sekitar 230 juta perjalanan masyarakat tercatat menggunakan berbagai moda transportasi publik.
Transjakarta melayani sekitar 1,5 juta pelanggan setiap hari, sedangkan KCI mencatat sekitar 1,2 juta perjalanan per hari.
Besarnya jumlah perjalanan tersebut membuat kesiapsiagaan lintas operator semakin penting untuk mencegah gangguan pada satu moda memberikan dampak lebih luas terhadap perjalanan dan mobilitas masyarakat Jakarta.
- Penulis :
- Shila Glorya
