Pantau - Ribuan relawan desa anggota Masyarakat Peduli Api (MPA) menghadapi keterbatasan alat pemadam kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PAN, Herry Dermawan mendesak Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menyalurkan sarana pemadaman sekaligus menuntaskan evaluasi Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) pada Rapat Kerja di Gedung Nusantara, Jakarta, Selasa (18/8/2026).
Fakta lapangan menunjukkan relawan memikul air manual tanpa dukungan pompa portable dan alat komunikasi. Relawan juga bertaruh nyawa tanpa masker standar, sepatu proteksi, serta helm keselamatan saat mengisolasi titik api.
"Ketika ada kebakaran, sumber air ada, tapi air harus dipikul dan mereka tidak bisa memikul, bahkan ketika ada kebakaran kecil mereka mau menghubungi teman-temannya tetapi tidak punya alat," imbau politikus asal Dapil Jawa Barat X tersebut.
Pemerintah wajib memprioritaskan pemenuhan logistik penanggulangan bencana pada kawasan rawan karhutla desa. Dukungan anggaran perlengkapan swadaya masyarakat memangkas risiko bencana asap nasional.
Dorong Replikasi Program Desa
Peraturan desa swadaya berbasis lingkungan menjadi benteng utama penekanan potensi kebakaran hutan. Pemerintah pusat perlu menduplikasi skema pemberdayaan masyarakat pedesaan ke daerah rawan bencana luar Pulau Jawa.
"Lebih baik kita dari SD diajari lebih baik mencegah daripada mengobati kebakaran ini, daripada menerima kebakaran," wanti-wanti legislator yang juga Kapoksi Komisi IV DPR RI itu.
Studi mitigasi bencana mencatat keterlibatan aktif MPA menurunkan akumulasi titik panas hingga 40 persen kawasan penyangga. Penyiapan logistik tepat sasaran mengoptimalkan kolaborasi warga desa menjaga kelestarian ekosistem.
Tagih Janji Pengelolaan Hutan
Parlemen menyoroti kelambatan penyelesaian Rencana Perhutanan Kemasyarakatan (RPK) dan Hak Pengelolaan Hutan Desa sejak Juni 2026. Kemenhut meleset dari janji penyelesaian tenggat satu bulan forum rapat kerja sebelumnya.
"Kita membahas masalah RPK-HPDK yang sudah dijanjikan satu bulan, bulan Juni atau Juli kita sudah rapat lagi meminta perpanjangan satu bulan, dan sekarang sudah mau bulan September," cetus legislator kelahiran Ciamis tersebut.
Pengesahan kepastian hukum kawasan hutan desa membuka akses ekonomi berbasis kemasyarakatan. DPR RI mengawal integrasi kebijakan perhutanan sosial demi kesejahteraan warga sekitar hutan.
- Penulis :
- Khalied Malvino
- Editor :
- Khalied Malvino
