Pantau - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi puncak fenomena El Nino memicu peningkatan suhu ekstrem dan memicu kerawanan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada siklus Agustus hingga Oktober.
Peringatan dini tersebut mendorong Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Gerindra Sumail Abdullah mendesak pemerintah memperkuat sinergi pemantauan lapangan serta memastikan ketersediaan dana operasional pencegahan.
Data Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mencatat terdapat enam provinsi prioritas dengan hamparan lahan gambut luas yang memiliki tingkat kerawanan karhutla tertinggi, yakni Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Jambi, Riau, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat.
Pemerintah perlu menyalurkan anggaran secara tepat sasaran agar operasional helikopter water bombing serta pemadaman darat oleh personel TNI dan masyarakat peduli api tidak mengalami hambatan birokrasi.
"Kami di lembaga DPR mengapresiasi langkah-langkah sinergitas antarlembaga yang telah bekerja bersatu padu dalam rangka mengantisipasi dampak El Nino," puji legislator asal Dapil Jawa Timur III itu saat membuka keterangannya di Jakarta, dikutip Selasa (18/8/2026).
Pemerintah wajib mempercepat koordinasi teknis lintas kementerian demi mencegah kerugian ekologis dan gangguan kesehatan masyarakat. Keberadaan sarana pemadaman yang memadai menjadi syarat mutlak untuk melokalisasi titik api sebelum meluas ke kawasan pemukiman warga.
Pengawasan Lapangan Diperketat
Parlemen bakal mengoptimalkan fungsi pengawasan melalui inspeksi mendadak ke sejumlah wilayah rawan karhutla. Langkah ini bertujuan mengevaluasi kesiapan personel serta kecukupan logistik pemadaman di tingkat daerah secara riil.
"Yang ketiga dari sisi anggaran, kita pastikan bahwa anggarannya cukup, misalnya anggaran hanya di atas kertas dan kemudian tidak terdistribusi, ini juga kendalanya nanti di dalam operasional," wanti-wanti politikus Partai Gerindra tersebut.
Studi dampak lingkungan menunjukkan bahwa karhutla skala besar berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi daerah hingga 1,5 persen akibat penghentian aktivitas penerbangan dan mobilitas logistik.
Evaluasi berkala terhadap penyaluran anggaran operasi terbukti efektif menekan akumulasi jumlah titik panas (hotspot) pada kawasan gambut bernilai konservasi tinggi.
Kawal Kesiapsiagaan Daerah
DPR RI berkomitmen mengawal fungsi penganggaran dan legislasi agar alokasi mitigasi bencana dalam APBN terserap optimal sejak tahap awal pencegahan.
Perlindungan kawasan hutan dari ancaman kebakaran merupakan investasi jangka panjang untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.
"Pemerintah pusat terus mendorong keterlibatan pihak-pihak dalam kesiapsiagaan, terutama di wilayah-wilayah yang rawan terhadap kebakaran hutan dan lahan," tandasnya.
Langkah mitigasi dini secara terpadu sanggup meminimalkan paparan asap beracun yang mengancam kesehatan saluran pernapasan jutaan warga. Pembentukan sistem tanggap darurat yang efisien bakal menjadi kunci utama kelestarian ekosistem hutan Indonesia.
- Penulis :
- Khalied Malvino
