Pantau - Skema pembatasan Pertalite berdasarkan kelompok desil ekonomi masyarakat kini masuk dalam pembahasan pemerintah. Anggota Komisi XII DPR RI Syafruddin menilai keberhasilan kebijakan itu akan sangat bergantung pada akurasi data, sistem verifikasi, dan kesiapan teknologi di SPBU.
Wacana itu muncul dalam rapat koordinasi yang dihadiri Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Pemerintah tengah membahas skema penyaluran BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran.
Syafruddin menilai penerapan skema berbasis desil memiliki tantangan praktis. Petugas SPBU harus memiliki cara yang akurat untuk mengetahui kelompok ekonomi setiap konsumen tanpa menghambat pelayanan.
“Pemerintah perlu mengkaji secara mendalam bagaimana penerapan pembatasan Pertalite berdasarkan desil ini di lapangan. Jangan sampai kebijakannya bagus di atas kertas, tetapi sulit diterapkan ketika masyarakat datang ke SPBU,” ujar Syafruddin dalam keterangannya, Kamis (13/8/2026).
Persoalan verifikasi menjadi perhatian utama. Konsumen datang menggunakan kendaraan yang beragam, mulai sepeda motor hingga mobil sehingga jenis kendaraan tidak otomatis menggambarkan kondisi ekonomi pemiliknya.
“Tidak mudah mengidentifikasi seseorang yang datang ke SPBU itu masuk desil berapa. Apalagi kalau hanya melihat orangnya atau kendaraan yang digunakan. Ini yang harus dipikirkan mekanismenya secara matang,” katanya.
Syafruddin juga meminta pemerintah memperjelas indikator yang akan digunakan dalam pembatasan. Penggunaan kendaraan sebagai dasar seleksi dinilai berpotensi menggeser konsep subsidi dari kondisi ekonomi penerima ke karakteristik kendaraan.
“Kalau patokannya kendaraan, berarti yang dibatasi adalah berdasarkan jenis kendaraan, bukan berdasarkan desil masyarakat. Karena itu, pemerintah harus memperjelas indikator dan mekanismenya agar tidak menimbulkan persoalan baru,” jelas Syafruddin.
Politikus PKB itu mendorong pemerintah menguji kesiapan skema tersebut sebelum masuk tahap penerapan. Akurasi data penerima subsidi perlu dipastikan bersamaan dengan sistem verifikasi di SPBU.
Kajian juga perlu mencakup kesiapan teknologi dan potensi kesalahan sasaran. Sistem yang tidak akurat dapat membuat konsumen yang berhak menerima subsidi justru kehilangan akses.
Syafruddin meminta pemerintah menempatkan ketepatan sasaran dan kemudahan akses sebagai dua aspek utama. Pembatasan subsidi, menurutnya, harus tetap memberi ruang bagi masyarakat yang memang membutuhkan Pertalite.
“Jangan sampai masyarakat yang seharusnya berhak mendapatkan Pertalite justru kesulitan mengaksesnya karena sistem pembatasannya tidak siap. Sebaliknya, jangan sampai kelompok yang mampu tetap bisa menikmati BBM bersubsidi,” pungkasnya.
- Penulis :
- Khalied Malvino
