Pantau - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan Indonesia baru menyentuh angka 54,52 persen, tertinggal jauh dari laki-laki yang menembus 84,26 persen.
Jurang ketimpangan gender tersebut mendorong Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai NasDem, Andina Thresia Narang mendesak evaluasi total kebijakan pemberdayaan nasional pada momen HUT ke-81 RI di Jakarta.
Riset nasional juga menunjukkan fakta lapangan terkait kesenjangan upah berbasis gender yang masih mencapai 22,1 persen di sektor formal.
Kondisi ini memperjelas adanya hambatan struktural yang menghalangi keterlibatan aktif kaum perempuan dalam roda perekonomian nasional.
"Di usia kemerdekaan Indonesia yang ke-81, harapan saya adalah agar kemerdekaan tidak hanya dimaknai sebagai bebas dari penjajahan, tetapi juga sebagai kesempatan bagi setiap perempuan untuk tumbuh, berkarya, bersuara, dan menentukan masa depannya," ungkap Andina Thresia Narang di Jakarta, Selasa (18/8/2026).
Pemerintah perlu memperluas alokasi anggaran responsif gender secara terukur pada seluruh kementerian dan lembaga negara.
Ketersediaan dana memadai akan mempercepat pembukaan fasilitas pendidikan berkualitas serta ruang kepemimpinan di tingkat pusat maupun daerah.
Akses Pendidikan Masih Timpang
Pembangunan sarana sekolah dan pelatihan keterampilan teknis bagi masyarakat desa harus menjadi sasaran utama program pemerintah.
Ketiadaan fasilitas pendukung utama selama ini menghambat kemandirian finansial kelompok perempuan di tingkat akar rumput.
"Kemerdekaan bagi perempuan adalah ketika tidak ada lagi perempuan yang takut untuk bermimpi, ketika ibu-ibu dapat hidup sejahtera, anak-anak perempuan mendapat pendidikan terbaik, dan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin," tuturnya.
Studi ekonomi membuktikan bahwa peningkatan keterlibatan kerja perempuan sanggup menaikkan produk domestik bruto (PDB)
Indonesia hingga 12 persen pada 10 tahun mendatang. Ketahanan ekonomi keluarga secara otomatis menguat seiring meningkatnya tingkat literasi keuangan dan ketersediaan lapangan kerja inklusif.
Dorong Keterlibatan Kepemimpinan Publik
DPR RI berkomitmen mengawal pembentukan regulasi agar selalu menjamin keterwakilan perempuan pada lembaga legislatif dan eksekutif.
Kepastian hukum menjadi kunci utama untuk memangkas diskriminasi yang masih dialami kaum perempuan hingga saat ini.
"Karena ketika perempuan berdaya, keluarga menjadi kuat. Ketika keluarga kuat, masyarakat tumbuh. Dan ketika perempuan Indonesia maju, Indonesia semakin hebat," ujarnya.
Sinergi ketat antara pemerintah pusat, parlemen, dan kelompok masyarakat civil bakal menentukan keberhasilan target Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
Pengawasan berkala terhadap implementasi program daerah menjadi jaminan terciptanya lingkungan hidup yang adil serta aman bagi seluruh warga negara.
- Penulis :
- Khalied Malvino
