Pantau - Delapan fraksi DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan untuk dibahas lebih lanjut dengan sejumlah catatan terkait pertumbuhan ekonomi, kualitas belanja, dan keberlanjutan fiskal.
Persetujuan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-2 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8/2026).
Delapan fraksi itu terdiri atas Fraksi PDI-Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai NasDem, PKB, PKS, PAN, dan Partai Demokrat.
Pemerintah mengusulkan pendapatan negara sebesar Rp3.426 triliun dan belanja Rp4.097,2 triliun dalam RAPBN 2027 sehingga defisit dirancang mencapai Rp671,2 triliun atau sekitar 2,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Target pertumbuhan ekonomi pada 2027 ditetapkan sebesar 6 persen.
Fraksi Soroti Pertumbuhan Ekonomi dan Anggaran MBG
Fraksi PDI-Perjuangan menilai target pertumbuhan ekonomi harus berdampak nyata terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja formal, pemerataan pembangunan, dan produktivitas.
Fraksi tersebut juga menyoroti alokasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp242 triliun agar penggunaannya tepat sasaran dan memberikan manfaat optimal.
Anggota DPR RI Fraksi PDI-Perjuangan Budi Sulistyono Kanang mengatakan pengelolaan program MBG harus memperhatikan risiko fiskal, tata kelola, dan kelompok penerima manfaat.
"Pelaksanaan harus mengurangi berbagai resiko, baik dari sisi kapasitas fiskal, pengelolaan anggaran, tata kelola makanan bervisi, serta kelompok penerima manfaat yang inklusif," kata Budi.
Fraksi Partai NasDem menilai target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen cukup optimistis sekaligus realistis untuk dibahas dengan sejumlah prasyarat fundamental.
NasDem menekankan perlunya pembenahan sektor logistik dan birokrasi untuk meningkatkan efisiensi perekonomian serta menekan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) ke kisaran 5,3–5,5.
NasDem turut menyoroti potensi penurunan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan pengelolaan dividen BUMN, termasuk dampak pengalihan dividen kepada BPI Danantara.
Gerindra Soroti Perlindungan Daya Beli Rakyat
Fraksi Partai Gerindra memberikan perhatian terhadap arah kebijakan ekonomi pemerintah, termasuk penguatan jaring pengaman sosial dan perlindungan daya beli masyarakat.
Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Kamrussamad mengatakan kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat.
"Atas dasar itu, Fraksi Partai Gerindra ingin menyampaikan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto secara konsisten menunjukkan keberpihakan afirmatif kepada rakyat," ujar Kamrussamad.
Fraksi PKB, PKS, PAN, dan Partai Demokrat juga menyetujui pembahasan RUU APBN 2027 pada tahap berikutnya dengan memberikan perhatian terhadap efektivitas belanja negara, pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan keberlanjutan fiskal.
Pembahasan RUU APBN 2027 selanjutnya akan berjalan sesuai tahapan yang ditetapkan, sementara pemerintah dijadwalkan menyampaikan tanggapan atas pandangan umum fraksi dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis, 27 Agustus 2026.
- Penulis :
- Aditya Yohan
