Pantau - Kementerian Kesehatan memastikan ketersediaan alat medis esensial di rumah sakit lapangan untuk mendukung penanganan kegawatdaruratan korban gempa bumi Nusa Tenggara Timur (NTT), termasuk mesin anestesi dan alat kauter.
Penyediaan peralatan tersebut dilakukan setelah gempa pada 15 Agustus 2026 berdampak terhadap fasilitas kesehatan dan menyulitkan proses rujukan pasien di sejumlah wilayah NTT.
Operasi Darurat Dilakukan di Tengah Keterbatasan Alat
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan penyediaan alat medis menjadi respons terhadap kebutuhan tenaga kesehatan yang menangani kondisi darurat di tengah keterbatasan fasilitas pascagempa.
Kondisi tersebut salah satunya dialami dr. Restu ketika harus melakukan operasi sesar darurat untuk menyelamatkan seorang ibu dan bayi yang lahir prematur.
Operasi terpaksa dilakukan di dekat pintu masuk gedung yang masih dapat digunakan karena keterbatasan alat medis dan terputusnya akses rujukan.
“Waktu itu saya pertimbangkan rencana SC Cito, tapi jalur rujukan terputus. Jembatan rusak, jalan rusak,” kata dr. Restu.
Untuk menghadapi kebutuhan serupa, Kemenkes memastikan ketersediaan alat medis esensial di rumah sakit lapangan Nagekeo, termasuk mesin anestesi dan alat kauter.
Budi menyebut penyelamatan nyawa pasien dan penanganan trauma psikologis menjadi fokus utama pemerintah dalam penanganan dampak gempa NTT.
Bencana tersebut melumpuhkan layanan dua rumah sakit utama, yakni RS Pratama Rajad dan RS Aeramo, serta merusak bangunan tiga puskesmas.
Kemenkes Tetapkan Tiga Prioritas Penanganan
Kemenkes menetapkan tiga prioritas utama dalam menghadapi kondisi darurat fasilitas kesehatan akibat gempa NTT.
Prioritas pertama adalah mempercepat identifikasi dan pelayanan medis melalui sistem triase dalam tiga hingga lima hari.
Pasien dalam kondisi kritis akan langsung dirujuk ke rumah sakit, sedangkan pasien dengan luka ringan ditangani di puskesmas atau tenda darurat.
“Tugas prioritas Kementerian Kesehatan saat tanggap darurat nomor satu adalah pasiennya, bukan fasilitas pelayanannya. Pasiennya nomor satu, sesudah itu baru nomor dua kita perbaiki fasilitas yang rusak,” kata Budi.
Prioritas kedua adalah rehabilitasi infrastruktur fasilitas kesehatan yang mengalami kerusakan akibat gempa.
Kemenkes menargetkan pembangunan maupun renovasi fasilitas kesehatan tersebut dapat diselesaikan dalam delapan hingga 12 bulan.
Prioritas ketiga adalah penanganan trauma atau trauma healing bagi masyarakat yang mengalami ketakutan terhadap gempa susulan.
Kemenkes menggandeng organisasi profesi untuk mendatangkan konselor ke NTT guna mendukung penanganan trauma masyarakat.
Dalam jangka menengah, Kemenkes juga berencana menempatkan psikolog klinis secara bertahap di 10 ribu puskesmas di seluruh Indonesia.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
