Pantau - Anggota Komisi II DPR RI Rycko Menoza mendesak pemerintah pusat segera mendata guru, tenaga kependidikan, dan siswa yang terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB), termasuk wilayah Bima.
Rycko menilai pendataan yang cepat dan akurat diperlukan untuk memastikan keselamatan, perlindungan, serta keberlangsungan pendidikan anak-anak di tengah potensi gempa susulan.
“Data yang akurat terkait guru, tendik, dan siswa terdampak harus segera dihimpun oleh pemerintah pusat melalui kementerian terkait. Penanganan darurat tidak hanya fokus pada logistik umum, tetapi juga keselamatan dan kelangsungan pendidikan anak-anak kita,” kata Rycko saat dikonfirmasi di Lampung Selatan, Kamis (20/8/2026).
DPR Dorong Pemerintah Siapkan Ruang Belajar Darurat
Rycko meminta pemerintah tidak mengabaikan sektor pendidikan dalam penanganan tanggap darurat dan segera memetakan kondisi tenaga pendidik serta peserta didik agar bantuan dapat diberikan tepat sasaran.
DPR juga mendorong pemerintah menyediakan ruang belajar sementara yang aman bagi siswa apabila bangunan sekolah rusak atau belum dapat dipastikan keamanannya.
Sekolah yang masih dinyatakan layak dapat digunakan, sedangkan fasilitas yang rusak perlu digantikan dengan ruang darurat atau tenda khusus pembelajaran.
“Hak belajar anak-anak tidak boleh terputus akibat bencana. Jika kondisi bangunan sekolah belum aman, harus segera ditampung di lokasi darurat atau tenda khusus pembelajaran yang aman dan responsif terhadap kondisi psikis anak,” ujar Rycko.
Menurut Rycko, keberlangsungan kegiatan belajar mengajar penting untuk membantu anak-anak mendapatkan kembali rutinitas sekaligus mengurangi dampak psikologis akibat bencana.
Sekolah Rusak Diminta Dibangun dengan Standar Tahan Gempa
Selain penanganan darurat, Rycko meminta pemerintah sejak awal menyiapkan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pendidikan di wilayah terdampak.
Ia menegaskan pembangunan kembali sekolah yang rusak harus mengutamakan keselamatan dengan menerapkan standar konstruksi tahan gempa.
“Pembangunan kembali infrastruktur pendidikan di NTT dan NTB ke depan wajib menerapkan standar bangunan tahan gempa secara ketat. Ini adalah investasi keselamatan jangka panjang agar fasilitas pendidikan kita tangguh menghadapi risiko bencana di masa mendatang,” ucap dia.
Rycko juga mendorong pemerintah pusat memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah di NTT dan NTB agar penanganan darurat sektor pendidikan berlangsung cepat dan terintegrasi.
Koordinasi tersebut perlu dilanjutkan dengan penyusunan peta jalan revitalisasi sekolah berbasis ketahanan bencana agar pembangunan tidak hanya memulihkan kerusakan, tetapi juga meningkatkan kesiapan fasilitas pendidikan menghadapi bencana.
Menurut Rycko, sekolah di kawasan rawan bencana perlu dibangun dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah dan risiko kebencanaan sehingga tetap menjadi tempat aman bagi siswa maupun tenaga pendidik.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
