Pantau - Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan sejumlah program Kementerian Transmigrasi sedang dirancang untuk diprioritaskan dalam membantu masyarakat terdampak gempa bermagnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Kementerian Transmigrasi juga telah menghimpun sumbangan sekitar Rp100 juta dari para pegawai sebagai langkah awal membantu korban gempa di NTT.
Program Kementerian Transmigrasi Disiapkan untuk Korban Gempa
Iftitah mengatakan sumbangan tersebut merupakan bentuk kepedulian para pegawai Kementerian Transmigrasi terhadap masyarakat yang terdampak bencana.
"Para pegawai memberikan sumbangan sekitar Rp100 juta sebagai inisiasi awal. Setelah itu, kita juga sedang merancang program-program yang dapat dialihkan. Beberapa hal akan kita berikan skala prioritas untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di NTT," kata Iftitah.
Selain memberikan sumbangan, Kementerian Transmigrasi tengah merancang sejumlah program yang dapat dialihkan serta diberikan skala prioritas untuk membantu masyarakat terdampak gempa.
Menurut Iftitah, kepedulian terhadap korban gempa NTT sekaligus menjadi salah satu bentuk kolaborasi antara Kementerian Transmigrasi dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT).
Meski kini berdiri sebagai dua kementerian terpisah, ia menilai pemisahan kelembagaan tersebut tidak boleh memutus kerja sama antara Kementerian Transmigrasi dan Kemendes PDT.
"Kita ingin setelah dipisah itu tetap bersama-sama, tetap bersinergi, tetap berkolaborasi. Kita sepakat bahwa baik anggaran maupun program harus betul-betul memberikan manfaat bagi rakyat," ujar Iftitah.
Sinergi untuk Keberlanjutan Desa Transmigrasi
Sinergi Kementerian Transmigrasi dan Kemendes PDT juga dinilai penting untuk memastikan keberlanjutan pembangunan desa serta kawasan transmigrasi.
Iftitah menyebut program transmigrasi telah menghasilkan pembentukan 1.567 desa baru melalui pembangunan berbagai kawasan transmigrasi.
"Karena untuk transmigrasi itu hampir semuanya juga membentuk desa-desa. Lebih dari 1.500, tepatnya 1.567, Kementerian Transmigrasi membentuk desa yang baru," ungkapnya.
Setelah desa-desa tersebut berkembang, keberlanjutan pembangunannya membutuhkan dukungan pemerintah daerah serta kementerian yang memiliki kewenangan dalam pembangunan desa.
Menurut Iftitah, kolaborasi antarkementerian diperlukan agar pembangunan tidak terputus akibat batas kewenangan setelah suatu program atau kawasan mengalami perkembangan.
Program dan kawasan yang telah dibangun diharapkan terus dikembangkan sehingga mampu memberikan manfaat berkelanjutan sekaligus menjadi kekuatan ekonomi dan sosial bagi masyarakat.
Momentum Kemerdekaan Diisi dengan Kerja Nyata
Iftitah menilai momentum peringatan kemerdekaan perlu diisi dengan kerja nyata dan tidak hanya sebatas kegiatan seremonial.
Salah satu bentuk kerja nyata tersebut adalah memperkuat pelayanan pemerintah sekaligus memastikan program dan anggaran memberikan manfaat konkret kepada masyarakat.
"Yang paling penting ujungnya adalah kebermanfaatan bagi masyarakat," kata Iftitah.
Menurut Iftitah, kebersamaan dan kolaborasi Kementerian Transmigrasi dengan Kemendes PDT diperlukan agar pembangunan desa dan kawasan transmigrasi tetap berkelanjutan serta manfaat pembangunan terus dirasakan masyarakat.
- Penulis :
- Leon Weldrick
