HOME  ⁄  Nasional

Banggar DPR Dorong Reformasi Perpajakan untuk Perkuat Kapasitas Fiskal APBN 2027

Oleh Shila Glorya
SHARE   :

Banggar DPR Dorong Reformasi Perpajakan untuk Perkuat Kapasitas Fiskal APBN 2027
Foto: Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Muhidin Mohamad Said saat Rapat Kerja Banggar DPR RI dengan Menteri Keuangan RI di Ruang Rapat Banggar DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis 20/8/2026 (sumber: DPR RI)

Pantau - Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Muhidin Mohamad Said mendorong pemerintah memperkuat kapasitas fiskal melalui reformasi perpajakan dan peningkatan tax ratio agar APBN 2027 mampu menopang target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6 persen.

Muhidin menyampaikan hal tersebut setelah Rapat Kerja Banggar DPR RI bersama Menteri Keuangan RI di Ruang Rapat Banggar DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis, 20 Agustus 2026.

Rapat kerja digelar dalam rangka Pembicaraan Tingkat I atau pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025.

Banggar Dorong Peningkatan Tax Ratio

Muhidin menilai sektor perpajakan masih memiliki ruang untuk diperluas sehingga penerimaan negara dan tax ratio Indonesia dapat ditingkatkan.

"Masalah perpajakan itu masih ada kesempatan, ada perluasan untuk meningkatkan tax ratio kita," kata Muhidin.

Dalam laporan Panitia Kerja Perumus Kesimpulan RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025, Banggar merekomendasikan pemerintah mempercepat reformasi fiskal di sektor perpajakan.

Percepatan reformasi tersebut ditujukan agar penerimaan perpajakan dapat bergerak sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus memperkuat ketahanan fiskal dan menjaga stabilitas makroekonomi dalam jangka panjang.

Muhidin berharap berbagai rekomendasi Banggar atas pelaksanaan APBN 2025 menjadi pedoman pemerintah dalam menyusun dan menjalankan APBN pada tahun-tahun berikutnya.

Menurutnya, evaluasi pelaksanaan APBN 2025 tidak hanya berkaitan dengan pertanggungjawaban anggaran, tetapi juga menjadi pijakan untuk memperbaiki pelaksanaan APBN 2026 dan APBN 2027.

"Oleh karena itu kan tadi semua rekomendasi yang telah kita berikan bahwa pelaksanaan APBN tahun 2025 itu berjalan dengan bagus. Kemudian tahun 2026 ini kita masih tetap mengingatkan, apalagi tahun 2027 supaya betul-betul kapasitas fiskal itu bisa berjalan dengan baik," ujarnya.

Kapasitas Fiskal Diharapkan Topang Pertumbuhan 6 Persen

Muhidin mengatakan penguatan kapasitas fiskal menjadi penting karena pemerintah memiliki target pertumbuhan ekonomi yang cukup besar pada tahun-tahun mendatang.

"Target kita ke depan itu cukup besar, Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi kita itu diharapkan bisa mencapai 6 persen," kata Muhidin.

Dengan target tersebut, kapasitas fiskal yang kuat diperlukan agar APBN mampu menopang berbagai kebijakan dan program pemerintah serta menjaga kemampuan keuangan negara tetap memadai.

Banggar karena itu memberikan perhatian khusus agar rekomendasi mengenai penguatan kapasitas fiskal, reformasi perpajakan, peningkatan tax ratio, dan penerimaan negara menjadi perhatian pemerintah dalam penyusunan serta pelaksanaan APBN 2027.

Muhidin berharap APBN 2027 dapat dijalankan tanpa kendala yang menghambat pencapaian sasaran pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional.

"Kita memberikan perhatian khusus kepada pemerintah supaya pelaksanaan APBN tahun 2027 ini betul-betul tidak ada kendala sehingga bisa mencapai pertumbuhan-pertumbuhan ekonomi secara signifikan sesuai dengan keinginan target pemerintah," pungkasnya.

Penulis :
Shila Glorya