Pantau - Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan mendesak pemerintah mengevaluasi efektivitas Satuan Tugas Karhutla dan membentuk komando tunggal untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan yang meluas di sejumlah wilayah Kalimantan.
Johan di Jakarta menilai karhutla yang kembali meluas tidak boleh terus dianggap sebagai kejadian rutin setiap musim kemarau karena dampaknya telah dirasakan masyarakat.
Menurutnya, peningkatan dan pengelompokan titik panas atau hotspot harus segera ditindaklanjuti melalui verifikasi dan pemadaman di lapangan meski titik panas tidak selalu identik dengan titik api.
"Dampaknya sudah dirasakan masyarakat, mulai dari memburuknya kualitas udara dan meningkatnya risiko gangguan kesehatan hingga terganggunya aktivitas pendidikan, ekonomi, dan penerbangan. Karena itu, pemerintah tidak boleh menunggu api membesar dan kabut asap meluas sebelum bertindak," kata Johan.
Pemerintah Diminta Bentuk Komando Tunggal
Johan mengingatkan BMKG telah memberikan peringatan mengenai peningkatan risiko karhutla pada puncak musim kemarau Agustus–September seiring kondisi cuaca yang lebih kering dan pengaruh El Niño.
"Pemerintah harus segera meninjau kembali efektivitas penanganan karhutla oleh Satgas. Respons di lapangan terkesan lamban dan koordinasi lintas instansi belum berjalan optimal. Salah satu persoalannya adalah belum terlihat adanya komando tunggal kebencanaan yang kuat, dengan kewenangan dan tanggung jawab yang jelas," tegasnya.
Menurut Johan, BNPB, BPBD, Kementerian Kehutanan, Manggala Agni, TNI–Polri, pemerintah daerah, dan pemegang konsesi tidak boleh bergerak sendiri-sendiri maupun saling menunggu dalam menangani kebakaran.
Pemerintah didorong menetapkan satu komando operasi yang dapat menggerakkan personel, anggaran, peralatan pemadaman, dan dukungan udara secara cepat.
"Harus jelas siapa yang memimpin operasi, wilayah mana yang menjadi prioritas, berapa target waktu pengendalian api, serta siapa yang bertanggung jawab apabila kebakaran tidak segera ditangani. Dalam situasi darurat, tumpang tindih kewenangan dan lemahnya koordinasi hanya akan memperlambat pemadaman," ujarnya.
Hotspot Diminta Ditangani pada Hari yang Sama
Johan meminta pemadaman darat diperkuat, terutama di kawasan gambut, dengan pembasahan kembali lahan, penguatan sekat kanal, pengerahan water bombing di lokasi sulit dijangkau, serta operasi modifikasi cuaca apabila kondisi atmosfer memungkinkan.
"Setiap hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi harus diverifikasi dan ditangani pada hari yang sama sebelum berkembang menjadi kebakaran besar. Prinsipnya, api harus dipadamkan ketika masih kecil, bukan setelah kebakaran meluas dan menimbulkan kabut asap," jelas Johan.
Ia juga meminta data sebaran titik panas dibuka dan ditumpangtindihkan dengan peta perizinan serta konsesi untuk memastikan tanggung jawab perusahaan terhadap pencegahan dan penanganan kebakaran.
"Perusahaan wajib menjaga wilayah konsesinya dan menyediakan sarana, personel, serta sumber air untuk pemadaman. Apabila ditemukan kelalaian atau kesengajaan, pemerintah harus menjatuhkan sanksi secara tegas, mulai dari sanksi administratif, kewajiban pemulihan lingkungan, pencabutan izin, hingga proses pidana," katanya.
Perlindungan Masyarakat Harus Diperkuat
Selain pemadaman dan penegakan hukum, Johan meminta pemerintah menyampaikan informasi kualitas udara secara terbuka, membagikan masker, serta memastikan fasilitas kesehatan siap menghadapi peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut.
Kegiatan sekolah dan aktivitas luar ruang juga perlu disesuaikan apabila kualitas udara memburuk akibat kabut asap.
"Ukuran keberhasilan Satgas Karhutla bukan banyaknya rapat, personel, atau peralatan yang diumumkan kepada publik. Ukurannya adalah seberapa cepat titik api dipadamkan, seberapa kecil luas lahan yang terbakar, serta seberapa baik kesehatan dan keselamatan masyarakat dapat dilindungi," pungkas Johan.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
