Pantau - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memastikan pemerintah mempercepat operasi terpadu pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatra dan Kalimantan dengan mengerahkan 12.880 personel gabungan untuk pemadaman, Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), dan pemantauan kualitas udara.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenhut Ristianto Pribadi mengatakan langkah strategis tersebut ditempuh agar penanganan karhutla di tingkat tapak berlangsung lebih cepat dan presisi.
Operasi juga ditujukan untuk melokalisasi wilayah terdampak agar kebakaran tidak meluas sekaligus melindungi kesehatan, keselamatan, dan keberlanjutan aktivitas masyarakat dari ancaman asap.
"Sebagai bentuk respons cepat di lapangan, pemerintah memobilisasi kekuatan penuh sebanyak 12.880 personel gabungan dari Manggala Agni Kementerian Kehutanan, TNI, Polri, BNPB, BPBD, pemerintah daerah, Masyarakat Peduli Api (MPA), pelaku usaha, hingga relawan," ujar Ristianto.
Pemadaman Darat Diperkuat Operasi Udara
Penempatan personel dan sarana pemadaman dilakukan secara dinamis dengan mempertimbangkan pergerakan angin, kondisi cuaca, keberadaan ekosistem gambut, akses menuju lokasi, serta potensi dampak terhadap permukiman dan fasilitas publik.
Taktik di lapangan mencakup patroli terpadu, pemadaman awal dan lanjutan, pembuatan sekat bakar, pendinginan area, hingga penjagaan lokasi setelah pemadaman.
Operasi darat diperkuat melalui OMC dengan memanfaatkan ketersediaan awan berdasarkan analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Pesawat patroli dan pemadaman udara atau water bombing juga disiapkan untuk menjangkau kawasan yang sulit diakses melalui jalur darat serta menahan eskalasi kebakaran.
Pemerintah turut meningkatkan pemantauan pergerakan asap dan kualitas udara melalui koordinasi lintas instansi.
Informasi mengenai indeks kualitas udara, jarak pandang penerbangan, kesiapsiagaan layanan kesehatan, serta penyesuaian kegiatan pendidikan diperbarui secara berkala untuk menjaga keselamatan masyarakat.
Enam Provinsi Jadi Prioritas Pengawasan Karhutla
Kemenhut memberikan perhatian khusus dan pengawasan ketat terhadap enam provinsi rawan karhutla, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Wilayah yang dipantau di Kalimantan Barat antara lain Kabupaten Ketapang, Sanggau, dan Sintang, sedangkan di Kalimantan Tengah meliputi Kotawaringin Timur, Kapuas, dan Palangka Raya.
Pemantauan di Kalimantan Selatan dilakukan di Tapin, Banjar, dan Hulu Sungai Selatan.
Di Sumatra, pengawasan mencakup Pelalawan, Indragiri Hulu, dan Bengkalis di Riau serta Sarolangun, Muaro Jambi, dan Merangin di Jambi.
Wilayah Ogan Komering Ilir, Musi Banyuasin, dan Muara Enim di Sumatera Selatan juga masuk dalam pemantauan terpadu pemerintah.
Kemenhut menegaskan pencegahan menjadi bagian penting dalam pengendalian karhutla sehingga masyarakat dan pelaku usaha diimbau tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar.
Seluruh operasi pemadaman darat dan udara dikoordinasikan menggunakan sistem pemantauan terintegrasi SiPongi Kementerian Kehutanan yang memanfaatkan pencitraan Satelit Terra-Aqua NASA.
Masyarakat dapat memantau perkembangan titik panas atau hotspot melalui Sistem Pemantauan Karhutla SiPongi serta melaporkan indikasi kebakaran kepada posko pengendalian karhutla, BPBD, atau aparat pemerintah setempat.
- Penulis :
- Gerry Eka
