Putih Sari Desak BPJS Pastikan Pelayanan Korban Gempa NTT Tak Terhambat Administrasi

Pantau - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari mendesak BPJS Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memastikan pelayanan medis serta keamanan pangan dan obat-obatan bagi masyarakat terdampak gempa bumi berkekuatan 7,7 SR di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Putih menegaskan pelayanan kesehatan dalam kondisi darurat bencana harus diberikan dengan cepat dan tidak boleh terhambat persoalan administratif.

Desakan tersebut disampaikan Putih saat mengikuti Kunjungan Komisi IX DPR RI ke Ruteng, NTT, Jumat (21/8/2026).

BPJS Diminta Buka Saluran Pengaduan

Putih meminta BPJS Kesehatan membuka saluran pengaduan untuk mempercepat penanganan berbagai persoalan pelayanan kesehatan yang dialami korban gempa.

“BPJS Kesehatan harus membuka saluran pengaduan untuk mempercepat pelayanan kepada para korban gempa agar penanganan medis tidak tertunda, apalagi sampai menghambat pelayanan karena masalah tunggakan kepesertaan JKN di tengah kondisi darurat,” tegas Putih.

Ia juga meminta pelayanan medis rutin bagi masyarakat yang membutuhkan perawatan berkelanjutan tetap terjamin selama masa penanganan bencana.

BPJS Kesehatan didorong meningkatkan kesiapsiagaan di posko pengungsian maupun rumah sakit lapangan agar kebutuhan layanan kesehatan masyarakat terdampak dapat terpenuhi.

BPOM Diminta Awasi Pangan dan Obat

Selain pelayanan medis, Putih menyoroti pentingnya pengawasan terhadap kualitas bantuan pangan dan obat-obatan yang masuk ke wilayah terdampak gempa.

“Kami menaruh perhatian agar Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan Badan POM untuk mengawal dan mengawasi secara ketat kualitas bantuan yang masuk, baik itu produk pangan maupun obat-obatan,” ujarnya.

Putih juga meminta BPOM memantau dapur umum yang menyediakan makanan bagi para pengungsi untuk memastikan proses pengolahan tetap memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan.

“Kondisi darurat tidak boleh membuat higienitas dapur umum terganggu, karena hal tersebut bisa berdampak langsung pada penurunan kualitas kesehatan para pengungsi dan korban bencana lainnya,” pungkasnya.