Pantau - DPRD DKI Jakarta memastikan penyesuaian Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD DKI Jakarta 2026 menjadi Rp79,5 triliun tidak mengurangi layanan dasar bagi masyarakat.
Nilai anggaran tersebut turun dibandingkan APBD DKI Jakarta murni 2026 yang mencapai Rp81,3 triliun.
Ketua DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin mengatakan efisiensi tetap dilakukan dengan mempertahankan alokasi belanja wajib untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
"Kita tetap mempertahankan layanan dasar, ya. Artinya, mandatory spending itu walaupun terjadi penurunan, tetap kita upayakan untuk tetap kita pertahankan," kata Suhud dalam keterangan tertulis, Kamis (27/8/2026).
Suhud menegaskan skema efisiensi anggaran tidak mengurangi program prioritas yang berhubungan langsung dengan kesejahteraan masyarakat.
Program tersebut terutama mencakup sektor pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial bagi warga Jakarta.
DPRD DKI memastikan fasilitas pendidikan gratis, peningkatan mutu pelayanan kesehatan, serta penyaluran berbagai jaring pengaman sosial tetap berjalan sesuai target pembangunan daerah.
"Ini komitmen kami bahwa penurunan ini tidak mempengaruhi layanan kami terhadap warga DKI Jakarta. Saya kira itu poin utama dari APBD Perubahan," ucap Suhud.
Ketua DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin bersama Wakil Ketua DPRD DKI Ima Mahdiah dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno telah menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) Perubahan KUA-PPAS APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026 pada Rabu (26/8/2026).
Kesepakatan tersebut menjadi bagian dari proses penyesuaian anggaran daerah di tengah penurunan nilai APBD perubahan dibandingkan APBD murni 2026.
DPRD DKI menegaskan penyesuaian anggaran tetap diarahkan agar program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat Jakarta dapat berjalan secara optimal.
- Penulis :
- Aditya Yohan
