Pantau - Jakarta Public Service (JPS) meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkuat kajian fasilitas pengolahan sampah menjadi energi atau Waste to Energy (WTE) di Intermediate Treatment Facility (ITF) Sunter, Jakarta Utara, agar pengoperasiannya tidak memunculkan persoalan lingkungan dan kesehatan masyarakat.
Direktur Eksekutif JPS M Syaiful Jihad mengatakan kajian harus dilakukan secara mendalam sebelum fasilitas tersebut dioperasikan dengan mencakup aspek lingkungan, teknologi, kesehatan masyarakat, serta pengelolaan residu hasil pengolahan sampah.
“Pemprov DKI Jakarta perlu melakukan kajian mendalam sebelum fasilitas WTE dioperasikan, terutama terkait aspek lingkungan, teknologi, kesehatan masyarakat, serta pengelolaan residu hasil pengolahan sampah,” kata Syaiful di Jakarta, Sabtu.
Syaiful menilai pengalaman pengoperasian RDF Plant Rorotan perlu menjadi bahan evaluasi karena persoalan lingkungan dan keluhan masyarakat menunjukkan pentingnya pengendalian dampak sejak tahap perencanaan.
“Jangan sampai kita memiliki fasilitas pengolahan sampah, tetapi kemudian muncul persoalan baru di lingkungan sekitar. Karena itu, analisis mengenai dampak lingkungan harus benar-benar dilakukan secara komprehensif dan terbuka,” ujar Syaiful.
Pemprov DKI sebelumnya melakukan sejumlah langkah pengendalian dampak lingkungan di RDF Plant Rorotan, termasuk memperkuat sistem pengendalian emisi dan menambah perangkat penetral bau.
“Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta juga menyatakan pengangkutan menuju fasilitas tersebut menggunakan truk compactor tertutup untuk mengurangi potensi bau dan ceceran air lindi,” tutur Syaiful.
Menurut dia, kajian ITF Sunter tidak cukup hanya memperhitungkan kapasitas pengolahan dan produksi energi, tetapi juga harus mencakup dampak terhadap udara, air, tanah, lalu lintas pengangkutan sampah, serta kondisi sosial masyarakat sekitar.
ITF Sunter dirancang memiliki kapasitas pengolahan hingga 2.200 ton sampah per hari menggunakan teknologi WTE untuk menghasilkan listrik sekaligus mengurangi volume sampah.
“Pemprov DKI Jakarta menyebut kapasitas tersebut dapat mereduksi volume sampah lebih dari 80 persen dan menghasilkan listrik hingga 35 megawatt (MW). Nilai investasi proyek diperkirakan mencapai Rp5,3 triliun,” ungkap Syaiful.
Dengan kapasitas tersebut, ITF Sunter secara teoritis dapat menangani sekitar 27-29 persen dari timbulan sampah Jakarta yang mencapai sekitar 7.700-8.000 ton per hari.
“Artinya, fasilitas tersebut berpotensi memberikan kontribusi cukup besar dalam mengurangi beban pengelolaan sampah, meski tidak dapat menjadi satu-satunya solusi,” imbuh Syaiful.
Syaiful menegaskan pembangunan WTE harus berjalan beriringan dengan kebijakan pengurangan dan pemilahan sampah sejak dari sumbernya.
“Upaya pemerintah dalam mencari solusi terhadap persoalan sampah Jakarta perlu didukung,” tegas Syaiful.
JPS mendukung rencana Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merealisasikan fasilitas WTE karena besarnya volume sampah Jakarta membutuhkan penanganan di luar pola pembuangan ke tempat pemrosesan akhir.
“Kondisi ini membutuhkan penanganan di luar pola pembuangan ke tempat pemrosesan akhir,” kata Syaiful.
Data Pemprov DKI Jakarta menunjukkan volume sampah di ibu kota mencapai sekitar 7.700-8.000 ton per hari, sedangkan timbunan sampah di TPST Bantar Gebang telah mencapai sekitar 55 juta ton.
“Upaya untuk mengatasi persoalan sampah di Jakarta tentu harus kita dukung. WTE bisa menjadi salah satu solusi karena sampah tidak hanya dibuang, tetapi juga diolah dan dimanfaatkan menjadi energi,” ujar Syaiful.
JPS berharap pengaktifan kembali ITF Sunter dilakukan secara hati-hati dan transparan dengan melibatkan masyarakat serta memastikan seluruh standar lingkungan dan pengendalian emisi terpenuhi sebelum fasilitas beroperasi.
“WTE jangan sampai hanya menjadi proyek infrastruktur pengolahan sampah, tetapi benar-benar menjadi bagian dari sistem pengelolaan sampah Jakarta yang berkelanjutan,” pungkas Syaiful.
- Penulis :
- Aditya Yohan
