
Pantau - Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Muhidin Mohamad Said menilai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027 disusun secara optimistis dan ekspansif untuk mempercepat pembangunan nasional sekaligus memperkuat kapasitas fiskal daerah.
Pernyataan itu disampaikan Muhidin seusai Rapat Kerja Banggar DPR RI bersama Menteri Keuangan RI, Menteri PPN/Kepala Bappenas RI, Menteri Hukum RI, dan Pejabat Gubernur Sementara Bank Indonesia di Ruang Rapat Banggar, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2026).
"APBN kita ini kelihatannya cukup optimis dan ekspansif. Tentu harapan kita semua untuk mempercepat proses pembangunan di Indonesia. Ada kenaikan baik dari transfer ke daerah maupun dana-dana ke daerah sehingga bisa membantu daerah meningkatkan kapasitas fiskalnya dan berperan aktif mempercepat pembangunan," ujar Muhidin.
Banggar Soroti Target Pertumbuhan Ekonomi dan Rasio Pajak
Muhidin menyoroti target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen yang ditetapkan pemerintah sebagai bentuk optimisme dalam mendukung pencapaian visi pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029.
Ia juga menekankan perlunya memperluas basis perpajakan untuk meningkatkan rasio pajak tanpa menaikkan tarif yang dapat menambah beban masyarakat.
"Yang kita inginkan bukan menaikkan pajak yang ada, tetapi memperluas objek perpajakan. Saat ini tax ratio masih sekitar 10 persen, kita harapkan bisa meningkat hingga 12 persen. Indonesia sebagai negara besar masih memiliki ruang yang luas untuk memperluas basis perpajakan," jelasnya.
Belanja Negara Hampir Rp4.097 Triliun Didorong Berdampak Langsung
Muhidin mengatakan belanja negara yang mencapai hampir Rp4.097 triliun harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, termasuk melalui perlindungan sosial dan subsidi energi.
"Belanja negara hampir Rp4.097 triliun harus benar-benar dirasakan masyarakat. Perlindungan sosial tetap menjadi prioritas, subsidi energi juga cukup besar sehingga tidak membebani masyarakat. Yang tidak kalah penting, inflasi harus dijaga agar daya beli masyarakat tetap kuat," tuturnya.
Menurut Muhidin, peningkatan nilai APBN dari sekitar Rp3.800 triliun menjadi Rp4.097 triliun memberikan optimisme bagi upaya pemerintah mempercepat pembangunan nasional.
"Kalau kita lihat secara keseluruhan, APBN meningkat dari sekitar Rp3.800 triliun menjadi Rp4.097 triliun. Ini memberikan optimisme yang cukup besar dalam rangka mempercepat pembangunan nasional," pungkas Muhidin.
RAPBN 2027 selanjutnya dibahas melalui mekanisme di DPR setelah rapat kerja tersebut mengagendakan penyampaian pokok-pokok RUU APBN Tahun Anggaran 2027 dan pembentukan panitia kerja.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf




