Pantau - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) meluncurkan Indeks Modal Manusia (IMM) 2025 dan Buku Pedoman Penghitungan IMM untuk memperkuat perencanaan, pemantauan, serta perumusan kebijakan pembangunan manusia di Indonesia.
Buku Pedoman Penghitungan IMM menjadi acuan metodologi agar penghitungan dan interpretasi indeks dilakukan secara terstandar, konsisten, serta dapat dipertanggungjawabkan di berbagai tingkat pemerintahan.
“Pedoman ini diharapkan dapat memperkuat kesamaan pemahaman antar pemangku kepentingan dalam pemanfaatan IMM untuk mendukung perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan,” ucap Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy sebagaimana dalam keterangan resmi, Jakarta, Selasa.
IMM dikembangkan untuk melengkapi pengukuran pembangunan manusia melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan melihat kelangsungan hidup, pendidikan, dan kesehatan sepanjang masa tumbuh kembang sebagai investasi jangka panjang.
IMM Indonesia 2025 Tercatat 0,562
Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas Pungkas Bahjuri Ali mengatakan angka IMM 2025 menjadi baseline awal pengukuran modal manusia Indonesia hingga tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Capaian IMM Indonesia pada 2025 tercatat sebesar 0,562 yang berarti seorang anak yang lahir saat ini diperkirakan dapat mencapai 56,2 persen dari potensi produktivitas optimalnya ketika memasuki usia kerja.
Angka tersebut meningkat dibandingkan IMM 2020 sebesar 0,540 yang pernah dipublikasikan Bank Dunia, tetapi masih berada di bawah target akhir RPJMN 2025–2029 sebesar 0,590.
Capaian daerah juga bervariasi dengan nilai tertinggi sebesar 0,705 di DI Yogyakarta dan terendah 0,366 di Provinsi Papua Pegunungan.
IMM Menjadi Indikator Pembangunan SDM
IMM merupakan adaptasi dari Human Capital Index (HCI) Bank Dunia yang disesuaikan dengan karakteristik data, konteks, serta kebutuhan pembangunan Indonesia.
”Human Capital Index adalah perbaikan dari pada Human Development Index. Di mana perbedaannya tadi sudah disampaikan, tapi inti dari perbedaan itu adalah yang dulu dianggap sebagai objek pembangunan, sekarang menjadi subjek pembangunan. Yang terpenting dari pada suatu negara itu adalah orangnya, dan orangnya dicerminkan dari modal manusianya,” kata Menteri PPN.
Dalam RPJPN 2025–2045, IMM digunakan sebagai indikator untuk mengukur pencapaian sasaran peningkatan daya saing sumber daya manusia dan kemudian diterjemahkan ke dalam RPJMN 2025–2029 serta dokumen perencanaan pemerintah pusat dan daerah.
Peningkatan kualitas modal manusia mencakup berbagai intervensi mulai dari kesehatan ibu dan anak, pemenuhan gizi, pencegahan stunting, imunisasi, pendidikan, hingga penguatan keterampilan dan produktivitas pada usia kerja.
“Ke depan, tata kelola, metodologi, dan kualitas data IMM akan terus disempurnakan agar pengukuran semakin akurat, konsisten, dan relevan dengan dinamika pembangunan Indonesia. Penguatan koordinasi antar kementerian/lembaga serta pengembangan kualitas dan ketersediaan data menjadi bagian penting dalam memastikan IMM dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai instrumen pembangunan berbasis bukti,” ungkap dia.
- Penulis :
- Aditya Yohan
