Pantau - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menetapkan 25 kabupaten dan kota di Jawa Tengah berstatus Awas kekeringan meteorologis pada Dasarian I September atau periode 1-10 September 2026 setelah wilayah tersebut mengalami hari tanpa hujan berkepanjangan.
Kepala Stasiun Klimatologi BMKG Jawa Tengah Goeroeh Tjiptanto mengatakan masyarakat dan pemerintah daerah perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi dampak kekeringan.
“Berdasarkan pemantauan BMKG, wilayah berstatus Awas meliputi Cilacap, Brebes, Tegal, Banyumas, Purbalingga, Pekalongan, Banjarnegara, Kebumen, Wonosobo, Magelang, Kota Magelang, Purworejo, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Grobogan, Blora, Rembang, Pati, Jepara, Kudus, dan Demak,” kata Goeroeh saat dihubungi dari Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Kamis (3/9/2026).
BMKG menjelaskan status Awas merupakan kondisi paling kritis ketika suatu wilayah tidak mengalami hujan selama minimal 61 hari berturut-turut.
Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan sumber air mengering hingga memicu kekeringan ekstrem yang dapat mengancam kebutuhan dasar masyarakat.
Sejumlah Daerah Berstatus Siaga dan Waspada
BMKG juga menetapkan Kota Tegal, Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Surakarta, Pemalang, Batang, Kendal, Kabupaten Semarang, Temanggung, dan Boyolali dalam status Siaga.
“Sementara wilayah berstatus Siaga meliputi Kota Tegal, Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Surakarta, Pemalang, Batang, Kendal, Kabupaten Semarang, Temanggung, dan Boyolali. Adapun Kota Pekalongan berada dalam status Waspada,” kata Goeroeh.
Status Siaga menunjukkan suatu wilayah tidak mengalami hujan selama minimal 31 hari sehingga sumber air permukaan seperti sumur dangkal, sungai, dan embung berpotensi menyusut serta mulai berdampak terhadap sektor pertanian.
Status Waspada menjadi peringatan awal ketika hujan tidak turun selama minimal 21 hari dan masyarakat mulai diminta menghemat penggunaan air.
“Seluruh status tersebut diikuti prediksi curah hujan kurang dari 20 milimeter per dasarian dengan peluang lebih dari 70 persen,” kata Goeroeh.
Pemda Diminta Antisipasi Krisis Air Bersih
BMKG meminta pemerintah daerah dan instansi terkait di wilayah berstatus Awas segera mengantisipasi kemungkinan krisis air bersih.
Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah menjadwalkan distribusi air bersih menggunakan truk tangki secara rutin bagi masyarakat terdampak.
Masyarakat juga diminta memprioritaskan ketersediaan air untuk kebutuhan pokok, terutama minum dan memasak, serta menghemat penggunaannya untuk keperluan lain.
- Penulis :
- Aditya Yohan
