Pantau - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, mulai dari pengendalian banjir, pengelolaan sampah, transportasi publik, subsidi pangan, hingga perlindungan sosial dan pemenuhan hak anak.
Sekretaris Daerah DKI Jakarta Uus Kuswanto mengatakan penyerapan belanja daerah terus dipantau agar berbagai program dapat terlaksana sesuai jadwal.
“Eksekutif sependapat dengan Fraksi PKS, Fraksi Partai NasDem, dan Fraksi Partai Golkar terkait penyerapan belanja daerah, untuk mendorong optimalisasi penyerapan, dilakukan melalui monitoring dan evaluasi secara berkala guna memastikan program berjalan sesuai dengan jadwal,” kata Uus dalam keterangan resmi, Jumat (4/9/2026).
Pengendalian Banjir dan Sampah Diperkuat
Dalam penanganan banjir, Pemprov DKI memperkuat penyusunan peta prioritas dan sistem informasi berbasis spasial yang terintegrasi dengan mempertimbangkan tingkat risiko, kondisi infrastruktur, frekuensi genangan, serta kebutuhan setiap wilayah.
“Pemprov DKI Jakarta juga memastikan pengecekan, pemeliharaan dan perbaikan pompa pengendali banjir dilakukan secara intensif di seluruh wilayah kota administrasi. Kesiapan pompa juga dipantau selama 24 jam melalui Command Center,” ujar Uus.
Pemprov DKI juga melakukan pengawasan berkala terhadap saluran drainase dan pintu air untuk mencegah sampah serta sedimen menghambat aliran air.
Pada sektor persampahan, Pemprov DKI menjalankan Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2026 tentang Gerakan Pemilahan dan Pengolahan Sampah dari Sumber.
Kebijakan tersebut mencakup optimalisasi Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R), peningkatan kapasitas Refuse Derived Fuel (RDF) Bantargebang dan RDF Rorotan, serta penindakan terhadap TPS dan tempat pembuangan akhir ilegal.
Transportasi dan Perlindungan Sosial Jadi Perhatian
Dalam sektor transportasi, Pemprov DKI menyatakan pengembangan pelayanan publik tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat, termasuk dalam rencana penyesuaian tarif Transjakarta.
Penyesuaian tarif akan dilakukan secara hati-hati dan transparan berdasarkan kajian komprehensif, sementara layanan Transjakarta terus diperluas melalui pengembangan Transjabodetabek.
"Pemprov DKI Jakarta juga terus memonitor penyusunan kajian serta dasar hukum mengenai transportasi laut Transjakarta agar target operasional tahun 2027 dapat terwujud tepat waktu, tanpa mengabaikan aspek keselamatan pelayaran,” tutur Uus.
Pemprov DKI juga mempertahankan pembiayaan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi warga Jakarta guna mendukung cakupan kesehatan semesta.
Penyaluran bantuan sosial menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dipadankan dengan berbagai sumber data untuk meningkatkan ketepatan sasaran sekaligus mencegah penerima ganda.
Subsidi Pangan Tersedia di 197 Lokasi
Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dilakukan melalui peningkatan kepatuhan, perluasan basis penerimaan, dan penutupan celah kebocoran tanpa semata-mata menambah beban pajak masyarakat.
Dari sisi belanja, kenaikan anggaran antara lain diarahkan untuk memenuhi Upah Minimum Provinsi (UMP), subsidi pangan, serta menyesuaikan harga bahan bakar minyak.
"Pemprov DKI Jakarta juga memastikan pemberian subsidi pangan terus diperkuat, antara lain melalui pemenuhan kebutuhan anggaran dan peningkatan pelayanan pendaftaran pangan subsidi secara online,” ungkap Uus.
Distribusi pangan subsidi tersedia di 197 lokasi yang tersebar di lima kota administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu guna memperluas akses masyarakat sekaligus mengurangi penumpukan antrean.
- Penulis :
- Aditya Yohan
