Pantau - Badan Pangan Nasional (Bapanas) memperkuat pengawasan rantai pasok beras di Jawa Tengah melalui Satuan Tugas Pengawasan Harga dan Mutu Beras guna memastikan harga sesuai ketentuan harga eceran tertinggi (HET), menjaga mutu, serta menjamin ketersediaan beras bagi masyarakat.
Kepala Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Humas Bapanas Rinna Syawal mengatakan pengawasan dilakukan melalui kolaborasi dengan Satgas Pangan Polri pusat dan daerah, pemerintah daerah, serta Perum Bulog.
"Pemerintah mulai menggerakkan Satgas Pengawasan Harga dan Mutu Beras. Kolaborasi multipihak yang digagas Bapanas ini melibatkan Satgas Pangan Polri, baik pusat maupun daerah, beserta pemerintah daerah dan Perum Bulog," kata Rinna, Kamis (3/9/2026).
Pengawasan dilakukan secara menyeluruh dari produsen, distributor, pasar tradisional, hingga ritel modern untuk memastikan rantai pasok berjalan baik dan harga beras tetap terkendali.
Beras Premium, Medium, dan SPHP Jadi Fokus Pengawasan
Tim gabungan yang melibatkan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah, dinas terkait, dan Bulog akan memantau langsung distribusi serta penjualan beras di berbagai tingkat.
"Jadi nanti kita tidak hanya di pasar, tapi juga ke produsen dan juga distributor serta ke ritel modern. Untuk tugas kali ini kita fokus kepada komoditas beras," ujar Rinna.
Pengawasan mencakup beras premium, beras medium, serta beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
"Jadi tiga komponen yang akan kita lakukan adalah monitoring beras premium, beras medium, dan beras SPHP. Jateng itu di Zona 1 itu, jadi beras premiumnya di Rp14.900 per kilo. Kemudian beras mediumnya di Rp13.500 per kilo dan SPHP di Rp12.500 per kilo," kata Rinna.
Bapanas berharap pengawasan tersebut memastikan konsumen memperoleh beras sesuai standar harga pemerintah sekaligus mencegah pelanggaran HET dalam rantai perdagangan.
Bapanas Tegaskan Stok Beras Nasional Memadai
Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan fluktuasi harga beras bukan disebabkan penurunan stok karena persediaan nasional masih memadai, termasuk Cadangan Beras Pemerintah sebagai instrumen intervensi.
“Kemarin salah satu kami cek, bukan karena stok, kan beras banyak. Jangan lupa juga tertinggi kesejahteraan petani sepanjang sejarah NTP (Nilai Tukar Petani),” ujar Amran.
Amran juga meminta penindakan terhadap pelaku usaha yang terbukti melanggar ketentuan HET, mulai dari pemberian peringatan hingga penutupan usaha apabila pelanggaran tetap dilakukan.
Penguatan pengawasan di Jawa Tengah menjadi bagian dari langkah pemerintah menjaga distribusi, ketersediaan, mutu, dan harga beras agar tetap sesuai ketentuan di tingkat konsumen.
- Penulis :
- Aditya Yohan
