Pantau - Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat-Perindo DPRD DKI Jakarta Nur Afni Sajim meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan APBD Perubahan 2026 memberikan dampak pembangunan secara merata kepada warga, termasuk melalui penciptaan lapangan kerja dan pengurangan ketimpangan.
Nur Afni menilai kebijakan anggaran tidak cukup hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat secara lebih luas.
Ekonomi Jakarta tercatat tumbuh 5,59 persen pada triwulan I 2026, sedangkan realisasi investasi sepanjang semester I mencapai Rp173,6 triliun atau meningkat 23,30 persen.
“Pertumbuhan dan investasi yang besar belum cukup apabila kesempatan kerja yang berkualitas belum tumbuh sepadan dan manfaat pembangunan belum dirasakan secara lebih merata,” kata Nur Afni di Jakarta, Jumat, 4 September 2026.
Pengangguran dan Ketimpangan Jadi Sorotan
Nur Afni menyoroti Tingkat Pengangguran Terbuka Jakarta yang masih berada di angka 6,03 persen pada Februari 2026 atau lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 4,68 persen.
Jumlah penduduk miskin Jakarta memang turun menjadi 432,62 ribu jiwa pada Maret 2026, tetapi Rasio Gini tercatat mencapai 0,435.
Kondisi tersebut membuat Fraksi Partai Demokrat-Perindo mendorong APBD Perubahan 2026 memiliki fungsi redistribusi yang lebih kuat melalui bantuan sosial dan perlindungan sosial tepat sasaran.
“Kebijakan ekonomi harus diarahkan untuk memperluas penciptaan lapangan pekerjaan yang produktif dan berkualitas,” ujar Nur Afni.
Pendidikan juga diminta menjadi prioritas anggaran karena dinilai menjadi investasi jangka panjang untuk meningkatkan produktivitas, mobilitas sosial, dan daya saing warga Jakarta.
APBD Perubahan Turun Menjadi Rp79,59 Triliun
Rancangan APBD Perubahan DKI Jakarta 2026 ditetapkan sebesar Rp79,59 triliun atau turun 2,13 persen dibandingkan APBD sebelumnya yang mencapai Rp81,32 triliun.
Pendapatan daerah dalam rancangan tersebut turun menjadi Rp69,36 triliun, sementara belanja daerah meningkat menjadi Rp75,08 triliun.
Nur Afni mengingatkan kondisi tersebut membuat ruang fiskal Jakarta semakin terbatas ketika kebutuhan belanja masih meningkat.
“Disiplin fiskal bukan sekadar menjaga angka agar terlihat sehat. Yang lebih penting adalah memastikan setiap rupiah anggaran memberikan hasil,” tutur Nur Afni.
Realisasi belanja daerah hingga 12 Agustus 2026 tercatat baru mencapai 43,84 persen atau sekitar Rp32,56 triliun sehingga tambahan anggaran diminta benar-benar dapat dieksekusi sampai akhir tahun.
Efisiensi anggaran juga diminta difokuskan pada belanja tidak produktif dan birokrasi yang boros, sementara sektor pendidikan, kesehatan, pangan, transportasi, keamanan, serta pelayanan dasar masyarakat tetap menjadi prioritas.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
