Pantau - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Hanan A. Rozak mendorong evaluasi menyeluruh terhadap pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Taman Nasional Way Kambas (TNWK), Lampung Timur, setelah kebakaran berulang terjadi hampir setiap musim kemarau.
Hanan menyampaikan dorongan tersebut saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke TNWK di Kabupaten Lampung Timur, Lampung, Kamis (3/9/2026).
Ia mengapresiasi kesiapsiagaan Balai Besar TNWK, Pemerintah Provinsi Lampung, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, dan aparat terkait dalam menangani kebakaran.
“Saya kira apa yang sudah dilakukan oleh Balai Besar Taman Nasional Way Kambas, Pemerintah Provinsi Lampung, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, kemudian juga aparat terkait, ini sudah maksimal dan koordinasinya cukup baik. Hanya masalahnya ini kan terjadi hampir setiap ada kemarau. Tentunya kita ke depan harus bisa mengantisipasi, mengurangi sedikit mungkin kejadian-kejadian kebakaran,” ujar Hanan.
Pencegahan Karhutla dan Peran Masyarakat Diperkuat
Hanan menyoroti posisi kawasan konservasi TNWK yang berbatasan langsung dengan permukiman sehingga keterlibatan masyarakat dinilai penting dalam mencegah munculnya titik api.
Menurut dia, kepedulian masyarakat sekitar perlu diperkuat karena potensi sumber api sebagian besar dipicu oleh aktivitas manusia.
“Tentunya ke depan bagaimana masyarakat di sekitar kawasan hutan itu kita tingkatkan kepeduliannya terhadap bagaimana kawasan hutan, kawasan konservasi ini bisa lestari. Jadi bukan hanya tugas pemerintah atau tugas balai saja yang mengendalikan kebakaran ini. Saya kira perlu evaluasi total terhadap kebijakan-kebijakan, baik pencegahan maupun penanggulangan kebakaran,” tegasnya.
Komisi IV juga menyoroti kebutuhan sarana penanganan karhutla, mulai dari alat pemadam hingga ketersediaan sumber air di lokasi rawan kebakaran.
Usulan pembuatan sumur bor, pembangunan embung, dan penyediaan pompa air di titik rawan dinilai perlu mendapat dukungan untuk mempercepat penanganan kebakaran.
Personel Polhut Baru 44 dari Kebutuhan 86 Orang
Keterbatasan personel Polisi Hutan (Polhut) turut menjadi perhatian karena TNWK saat ini hanya memiliki 44 personel dari kebutuhan sekitar 86 orang.
“Yang melakukan deteksi dini cegah dini adalah petugas. Tadi dilaporkan juga Polhut yang menjaga kawasan itu baru berjumlah 44 orang, dari harapan kita bisa mencapai 86 orang. Tentunya nanti kalau ada rekrutmen Polhut, itu bisa dialokasikan sebagian untuk Taman Nasional Way Kambas untuk menjaga daerah-daerah yang rawan,” jelasnya.
Hanan mengatakan hingga kini belum ada laporan kematian satwa dilindungi seperti gajah, badak, maupun harimau sumatra akibat kebakaran yang terjadi belakangan ini.
TNWK juga disebut mendapatkan perhatian khusus dari Presiden, salah satunya melalui program pembangunan pagar pembatas antara kawasan hutan dan permukiman untuk mengurangi potensi konflik satwa dengan manusia.
“Kalau Presiden saja memberikan perhatian yang sangat seperti itu, tentunya kita, pemerintah daerah, balai besar, dan masyarakatnya harus berbuat semaksimal mungkin bagaimana Taman Nasional ini sebagai kawasan konservasi bisa kita pertahankan di negeri kita,” tambahnya.
Komisi IV memastikan DPR RI siap memberikan dukungan dari sisi anggaran maupun regulasi melalui pembahasan bersama pemerintah untuk memperkuat pencegahan dan penanganan karhutla di Way Kambas.
- Penulis :
- Aditya Yohan
