Pantau - Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) memastikan anggotanya yang memegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) telah menjalankan langkah kesiapsiagaan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di areal kerja masing-masing menjelang periode rawan pada September 2026.
Ketua Umum APHI Soewarso mengatakan langkah tersebut mencakup patroli, pemantauan titik panas, deteksi dini, kesiapan personel dan peralatan, pemeriksaan lapangan, serta respons cepat apabila ditemukan indikasi kebakaran.
"PBPH bukan baru siap mendukung, tetapi telah melaksanakan SOP (standar operasional prosedur) kesiapsiagaan dan pengendalian karhutla," kata Soewarso dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (4/9/2026).
Anggota APHI juga melakukan pencegahan melalui edukasi mengenai bahaya karhutla, pembinaan Masyarakat Peduli Api, serta peningkatan kesadaran agar masyarakat tidak membuka dan mengelola lahan dengan cara membakar.
Kemenhut Minta Kesiapsiagaan Ditingkatkan
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni sebelumnya meminta seluruh pemegang PBPH meningkatkan kesiapsiagaan dan berpartisipasi aktif dalam mencegah serta mengendalikan karhutla, terutama menghadapi puncak cuaca ekstrem pada September 2026.
Langkah tersebut diperlukan untuk melindungi areal kerja PBPH, kawasan hutan, masyarakat, serta kualitas udara dari dampak kebakaran.
Kementerian Kehutanan turut memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, TNI, Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.
"Hasil evaluasi sepanjang Agustus menunjukkan tren penanganan yang membaik di sejumlah wilayah," kata Raja Juli Antoni.
Meski demikian, Raja Juli meminta seluruh pihak tetap waspada karena September menjadi periode krusial dalam pengendalian karhutla.
APHI menindaklanjuti arahan tersebut dengan menerbitkan surat edaran kepada seluruh anggotanya untuk meningkatkan kewaspadaan, memastikan kesiapan sumber daya, serta mengoptimalkan langkah antisipasi dan penanggulangan kebakaran.
"Surat edaran tersebut memperkuat langkah yang telah dilaksanakan anggota. Kami meminta seluruh PBPH terus meningkatkan patroli, deteksi dini, kesiapan personel dan sarana prasarana, edukasi masyarakat, serta koordinasi dengan seluruh pihak," ujar Soewarso.
APHI Dorong Penanganan Lintas Wilayah
Soewarso mengatakan anggota APHI juga didorong saling membantu dalam menangani kebakaran, termasuk apabila api muncul di luar wilayah konsesi dengan tetap mengikuti kebutuhan dan koordinasi pemerintah.
"Pendekatan berbasis bentang alam diperlukan karena api dan asap tidak mengenal batas administratif maupun batas areal kerja perusahaan," katanya.
APHI juga memperkuat kerja sama dengan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) untuk mendukung koordinasi lintas sektor dalam pencegahan dan pengendalian karhutla.
Kolaborasi tersebut meliputi pertukaran informasi, peningkatan kesiapan personel dan peralatan, dukungan pemadaman di dalam maupun luar konsesi, serta edukasi masyarakat.
Kerja sama antara Kementerian Kehutanan, APHI, pemegang PBPH, aparat keamanan, pemerintah daerah, dan masyarakat diharapkan mempercepat penanganan titik api sekaligus melindungi kawasan hutan serta masyarakat selama periode rawan karhutla.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
