Pantau - DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, mendorong pemerintah daerah menerapkan kebijakan adaptif berbasis data dan analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk mengantisipasi ancaman bencana hidrometeorologi akibat perubahan musim.
Sekretaris Komisi II DPRD Kotim Muhammad Kurniawan Anwar mengatakan informasi BMKG perlu diterjemahkan menjadi langkah konkret pemerintah karena kondisi cuaca berdampak terhadap masyarakat, pertanian, ketersediaan air, kesehatan, hingga risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
“Data BMKG ini jangan berhenti sebagai informasi cuaca. Harus diterjemahkan menjadi kebijakan dan kesiapan lapangan, karena yang kita lindungi adalah masyarakat,” kata Kurniawan di Sampit, Jumat (4/9/2026).
Berdasarkan pemaparan BMKG, El Nino pada 2026 berada pada intensitas sangat kuat dan diperkirakan bertahan hingga awal 2027.
Puncak musim kemarau di Kalimantan Tengah diprediksi berlangsung pada Agustus hingga September 2026 dengan durasi kemarau sekitar lima sampai enam bulan.
Curah hujan pada September di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah diprakirakan masih rendah, yakni sekitar 0-100 milimeter.
Kekeringan dan Karhutla Masih Jadi Prioritas
Kurniawan meminta pemerintah tetap memastikan kesiapan pemadaman, personel, sumber air, distribusi air bersih, dan perlindungan lahan pertanian selama kondisi kering masih berlangsung.
“Artinya kita belum boleh lengah. Pemadaman, kesiapan personel, sumber air, distribusi air bersih sampai perlindungan lahan pertanian harus tetap menjadi prioritas,” ujar Kurniawan.
Menurut dia, pemerintah daerah perlu memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap tersedia, terutama bagi wilayah yang mengalami keterbatasan sumber air.
Langkah antisipasi terhadap sektor pertanian juga perlu dilakukan sejak dini agar perubahan iklim tidak semakin menekan produktivitas petani.
Pemerintah Diminta Bersiap Hadapi Musim Hujan
BMKG memperkirakan awal musim hujan 2026/2027 di Kalimantan Tengah berlangsung secara bertahap mulai dasarian II Oktober hingga dasarian III November.
Puncak musim hujan diprakirakan terjadi pada Desember 2026 hingga Januari 2027.
Kurniawan menilai perubahan kondisi dari musim kering menuju periode curah hujan tinggi menuntut pemerintah mengubah pola penanganan bencana agar tidak hanya berfokus pada satu jenis ancaman.
“Sekarang kita menghadapi kekeringan dan karhutla. Beberapa bulan ke depan curah hujan justru diprediksi meningkat. Jadi kebijakan kita harus adaptif, bukan reaktif,” tegasnya.
Peralihan musim tersebut juga berpotensi memunculkan ancaman hidrometeorologi lain sehingga perlu diperhitungkan dalam perencanaan pemerintah daerah.
Data dan prakiraan BMKG diharapkan menjadi sistem peringatan dini untuk menentukan prioritas program, penempatan sumber daya, kesiapan personel, serta pengelolaan sumber daya air di Kotawaringin Timur.
- Penulis :
- Aditya Yohan
