Pantau - Gubernur Papua Matius D. Fakhiri menegaskan keberhasilan program konstruksi cetak sawah 2026 tidak cukup diukur dari selesainya pembukaan lahan, tetapi harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan petani setempat.
Fakhiri menyampaikan penegasan tersebut saat membuka Rapat Koordinasi Evaluasi dan Addendum Konstruksi Cetak Sawah Tahun 2026 se-Tanah Papua di Kota Jayapura, Sabtu (5/9/2026).
"Program cetak sawah memiliki arti strategis dan tidak boleh dipandang hanya sebagai upaya menambah luas areal persawahan," katanya.
Menurut Fakhiri, program cetak sawah merupakan bagian penting dari upaya membangun ketahanan dan kemandirian pangan di Papua.
"Papua memiliki potensi lahan yang besar, tetapi potensi tersebut hanya dapat menjadi kekuatan apabila dikelola secara terencana, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat di masing-masing daerah," ujarnya.
Keberhasilan Tak Hanya Diukur dari Pembukaan Lahan
Fakhiri menjelaskan keberhasilan program harus mempertimbangkan kesiapan dan kelayakan lahan, kualitas konstruksi, ketersediaan sumber air dan sarana produksi, serta kesiapan petani mengelola lahan.
"Produktivitas juga harus menjadi perhatian agar lahan yang telah dibuka dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan," katanya.
Ia mengingatkan pembukaan lahan tidak boleh hanya selesai secara administratif tanpa berdampak terhadap peningkatan produksi pangan maupun kesejahteraan petani.
"Ukuran keberhasilan program harus dilihat dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat di lokasi pembangunan," ujarnya.
Fakhiri juga meminta seluruh pihak mengevaluasi pekerjaan secara objektif, transparan, dan berdasarkan data lapangan.
Setiap pekerjaan yang sudah selesai, masih berlangsung, maupun mengalami kendala harus diidentifikasi secara jelas beserta penyebab dan solusi yang diperlukan.
Addendum Harus Didukung Data Teknis
Fakhiri menegaskan pekerjaan yang membutuhkan addendum harus diproses secara profesional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Apabila terdapat pekerjaan yang membutuhkan addendum, kata dia, prosesnya harus dilakukan secara profesional dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," katanya lagi.
Setiap usulan addendum juga wajib dilengkapi data teknis, hasil pengukuran lapangan, dokumentasi, spesifikasi yang jelas, serta perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan.
"Kami menilai kondisi lokal harus menjadi pertimbangan utama dalam pelaksanaan program, mulai dari kesesuaian lahan, ketersediaan sumber air, aksesibilitas, hingga kesiapan masyarakat dan petani sebagai penerima manfaat," ujarnya.
Pemprov Papua menekankan kondisi masing-masing daerah harus menjadi pertimbangan agar program cetak sawah tidak berhenti pada pembangunan fisik, tetapi dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan oleh petani.
- Penulis :
- Gerry Eka
