Pantau - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) memastikan pemantauan kualitas udara terus dilakukan di sekitar Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Galuga, Bogor, Jawa Barat, setelah kebakaran melanda kawasan tersebut sejak Senin (7/9/2026).
Wakil Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Diaz Hendropriyono mengatakan sistem pemantauan bergerak akan ditempatkan di sekitar lokasi untuk mengetahui tingkat kualitas udara akibat kebakaran.
"KLH akan taruh mobile sistem monitoring kualitas udara di sini, sehingga nanti kita tau tingkat kualitas udara berada di tingkat apa, agar kepala daerah bisa imbau warga," jelas Diaz.
Pemantauan tersebut akan menjadi salah satu dasar bagi pemerintah daerah untuk menentukan langkah penanganan sekaligus menjaga keselamatan masyarakat yang terdampak.
Kebakaran Menyebar dari Area Perkebunan
Kebakaran TPA Galuga pertama kali teridentifikasi pada Senin sekitar pukul 16.00 WIB di area lahan perkebunan sebelum api menyebar ke kawasan TPA.
Petugas kemudian melakukan pemadaman dan membangun sekat untuk mengendalikan penyebaran api.
Proses pemadaman dan pendinginan masih dilakukan guna memastikan tidak ada titik panas yang tersisa pada lapisan sampah terdalam.
Diaz mengapresiasi penanganan Pemerintah Kota Bogor, Pemerintah Kabupaten Bogor, dinas lingkungan hidup, pemadam kebakaran, serta TNI Angkatan Udara yang telah melakukan 10 sorti water bombing.
"Semoga (upaya pemadaman) selesai dalam 1-2 hari, tadi kita sudah lihat penanganannya sangat cepat, dari pihak Kota dan juga Kabupaten Bogor, saya apresiasi juga kepada Kadis LH yang sudah membantu menangani kebakaran ini, unsur lain seperti pemadam kebakaran dan TNI AU yang sudah lakukan water bombing 10 sortie, kami apresiasi," ujar Diaz.
KLH Minta Daerah Antisipasi Kebakaran TPA
KLH meminta seluruh kepala daerah meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi kebakaran tempat pemrosesan akhir di tengah kondisi cuaca panas ekstrem.
Langkah tersebut mengacu pada Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2026 tentang Peningkatan Kesiapsiagaan dan Antisipasi Kebakaran di TPA pada Kondisi Cuaca Panas Ekstrem.
Melalui surat edaran tersebut, pemerintah daerah dan dinas lingkungan hidup diminta melakukan pembasahan secara berkala serta meningkatkan patroli dan pengawasan di kawasan TPA.
KLH/BPLH juga akan memantau pelaksanaan langkah pencegahan tersebut untuk mengetahui tingkat kepatuhan masing-masing daerah.
"Di SE itu disebutkan bahwa pembasahan harus dilakukan secara berkala dan patroli, KLH nanti akan berkoordinasi dengan semua daerah tidak lagi terjadi kebakaran dan untuk melaporkan tingkat kepatuhannya, ini nanti akan masuk ke sistem kita sehingga KLH bisa monitor daerah mana yang patuh terhadap SE ini," ungkap Diaz.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
